JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar staf-stafnya tetap netral meski ia sendiri sudah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres).
Mahfud meminta seluruh stafnya untuk tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh urusan politik. Ia juga meminta agar seluruh pegawai Kemenko Polhukam tidak ikut-ikutan dalam mendukung atau tidak mendukungnya.
Menurut Mahfud, apakah jajaran Kemenko mendukungnya atau tidak, merupakan urusan pribadi dan tidak perlu dibawa ke lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam kampanye.
“Pesan saya, tetaplah bekerja seperti biasa. Jangan ikut campur dalam urusan politik. Jangan mendukung atau tidak mendukung saya. Itu adalah urusan pribadi anda dan keluarga anda di rumah,” ujar Mahfud dalam sebuah pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (20/10).
Mahfud memastikan bahwa ia akan tetap memisahkan antara kepentingan dirinya sebagai Cawapres dengan tugasnya sebagai Menko Polhukam.
Semua pekerjaan yang sedang berjalan di Kemenko Polhukam akan diselesaikan hingga akhir masa jabatan Mahfud sebagai Menko Polhukam.
“Urusan Cawapres adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh karena itu, tugas-tugas yang telah anda lakukan dengan baik akan tetap berlanjut. Tetap netral. Saya juga akan menyampaikan hal ini kepada seluruh aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan dengan netral,” ujar Mahfud, seperti yang dikutip dari tayangan KompasTV.
Lebih lanjut, Mahfud juga meminta agar fasilitas kantor tidak digunakan untuk mendukung atau menentang pasangan tertentu. Ia juga meminta agar tidak ada upaya untuk mengumpulkan kekuatan dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu.
Mahfud tidak ingin Kemenko Polhukam dianggap sebagai kementerian yang memberikan fasilitas untuk memenangkan atau menyerang peserta pemilu, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
“Etika dan moral politik kita harus didasarkan pada budaya Indonesia. Tidak boleh terlibat dalam politik elektoral dengan menggunakan simbol-simbol Kemenko Polhukam. Politik kita adalah politik kebangsaan, sedangkan politik elektoral adalah urusan saya di luar kantor,” ujar Mahfud.
“Jangan sampai di masa depan terdapat berita seperti, ‘Oh, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung kandidat A, menentang kandidat B, menyerang kandidat C’, baik untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah,” pungkasnya. (wol/ryan/d2)
