JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan dua menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024 untuk mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Dua menteri yang dipastikan berkontestasi di pilpres adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.
Prabowo maju sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka. Sementara Mahfud MD mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ganjar Pranowo.
“Saya kira ini sudah ada aturannya dalam menghadapi pemilu ini, pemilu yang lalu juga sudah ada aturannya. Jadi, kalau mau beraktivitas terkait kampanye maka harus mengajukan cuti dan itu harus dipatuhi. Semua harus memiliki komitmen atau pakta integritas, harus seperti itu,” kata Kiai Ma’ruf dalam keterangan persnya di Pangkalanbun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Rabu (25/10/2023).
Kiai Ma’ruf mengingatkan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pilpres. Menurutnya, jika ada kontestan pilpres yang tidak mengikuti ketentuan tersebut harus diberi peringatan.
“Karena itu, jika melanggar, maka aturan harus ditegakkan dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, itu sudah ada aturannya. Jadi, jika menggunakan fasilitas negara tentu harus diberi peringatan. Saya meminta, jika tidak, maka pelanggaran akan terus terjadi,” ujarnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia tersebut meyakini bahwa jika semua pihak mampu berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan ketentuan, pemilu akan berjalan lancar tanpa adanya kecurangan. “Saya meminta hal itu, karena jika tidak, maka pelanggaran akan terus terjadi dan memancing reaksi publik yang tidak menguntungkan,” katanya.
Pilpres 2024 dipastikan akan diikuti oleh tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Mereka adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Dua di antaranya merupakan dua menteri aktif Jokowi, yaitu Prabowo sebagai menteri pertahanan dan Mahfud MD sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan.(wol/republika/eko/d2)
