JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, memberikan sinyal bahwa hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang renggang.
Hasto mengungkapkan fakta terkait isu penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode yang berkembang belakangan ini.
“Saya sendiri mengalami itu, saat saya sedang berziarah di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data, ada banyak yang mendorong perpanjangan jabatan menjadi tiga periode,” terang Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Hasto mengakui pernah bertemu dengan salah satu menteri yang namanya tak disebutkan. Dalam pertemuan tersebut, menteri tersebut mengonfirmasi bahwa sikap beberapa ketua umum partai politik untuk mendukung wacana tiga periode ini adalah arahan dari Presiden Jokowi yang disebut sebagai ‘Pak Lurah’.
“Pada saat itu, permintaan tersebut disampaikan oleh Pak Lurah. Kami mendengar itu, dan karena PDIP lahir dengan semangat membangun demokrasi yang sehat dan taat pada konstitusi, maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih menjalankan konstitusi dengan konsisten, ini adalah sikap yang diambil oleh PDIP,” tegasnya.
Hasto memastikan bahwa apa yang ia sampaikan mengenai fakta tersebut adalah kejadian politik yang sesungguhnya. Bahkan, Hasto berani bersumpah untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya mengenai permintaan perpanjangan masa jabatan tiga periode.
“Informasi yang saya dapat saat itu, bisa dicrosscheck, saya bertanggung jawab secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada,” ujarnya.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga menyampaikan hal tersebut kepada PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” tambah Hasto.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pernah menyebut soal penundaan Pemilihan Umum 2024. Menurut Luhut, dia memiliki big data mengenai keinginan rakyat Indonesia untuk menunda Pemilu 2024.
Luhut menyebut bahwa terdapat 110 juta percakapan di media sosial yang masuk dalam big data tersebut yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Karena kita memiliki big data. Saya ingin melihatnya. Dari big data tersebut, sekitar 110 juta. Ya, 110 juta, berbagai macam, Facebook, segala macam, karena orang-orang bermain Twitter, sekitar 110 juta orang yang mendukung penundaan,” ujar Luhut saat itu. (inilah/wol/pel/d2)
