JAKARTA, Waspada.co.id – Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMPPJ) telah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait pertemuan Desa Bersatu yang diselenggarakan oleh panitia. Pertemuan tersebut diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/11) yang lalu.
Koordinator AMPJJ, Sierra Prayuna, yakin bahwa ada pelanggaran dalam acara tersebut. Kepala desa dan perangkat desa seharusnya tidak terlibat dalam politik praktis atau memberikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Yang kami laporkan adalah para panitia. Berdasarkan kajian kami, pertemuan tersebut merupakan upaya untuk memobilisasi dukungan dan mengarahkannya kepada pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata Sierra kepada wartawan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat pada Kamis (23/11).
Sierra menjelaskan bahwa para panitia acara tersebut telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Pasal 74 yang melarang PNS hingga pejabat fungsional dan struktural untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu, baik sebelum, saat, maupun setelah masa kampanye.
AMPPJ juga membawa barang bukti berupa berita dan kutipan dari berbagai media, audio visual yang disatukan dalam flashdisk, dan saksi di lapangan.
Perlu diketahui, ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Ahad.
Peserta yang mengenakan kemeja putih telah memadati Indonesia Arena, sebagian diantaranya mengenakan kemeja putih dengan lambang angka dua di dada dan gambar Prabowo-Gibran di bagian punggung dengan slogan “Desa Bersatu untuk Indonesia Maju”.
Panitia menyebut, acara dihadiri oleh Gibran Rakabuming dan di ruang VVIP tampak elite partai pendukung Prabowo-Gibran dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran termasuk Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid. (wol/republika/man/d2)
