Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menyelidiki dugaan kebocoran data pemilih tahun 2024 setelah hacker “Jimbo” mengaku telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data daftar pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui informasi peretasan ini dari pemberitaan di beberapa media online. Saat ini, KPU tengah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menyelidiki dugaan peretasan tersebut.
Hasyim juga memastikan bahwa tim yang menangani IT KPU juga melibatkan pihak kepolisian. Apabila ditemukan bukti pidana dalam kasus peretasan ini, Polri akan langsung menindaklanjutinya dengan penegakan hukum.
KPU juga menegaskan bahwa masyarakat masih bisa mengakses DPT Pemilu 2024 melalui https://cekdptonline.kpu.go.id/ dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) masing-masing.
Terkait kebocoran data 105 juta data pemilih pada tahun 2022 yang diklaim oleh hacker Bjorka, Hasyim menyatakan bahwa indikasi tersebut tidak ditemukan di database KPU.
Sebelumnya, kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia, dimana kali ini pelaku peretasan mengklaim telah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU. Informasi kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto.
Hacker tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dan membagikan informasi tersebut di situs jual beli data curian, yakni Breachforums. Data tersebut dijual dengan harga sekitar Rp1,5 miliar.
KPU akan terus menyelidiki dugaan kebocoran data pemilih dan akan menginformasikan perkembangan lebih lanjut kepada publik.
