JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pada tahun terakhir masa pemerintahannya. Jokowi juga menekankan agar agenda pembangunan diselesaikan sebagai fondasi bagi pemerintahan selanjutnya. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai untuk membuat fondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” kata Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini masih tidak baik dan geopolitik dunia juga semakin memanas. Selain itu, dampak perubahan iklim pun semakin nyata serta potensi resesi yang justru semakin menguat. Karena itu, Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya baik di pusat maupun daerah agar mewaspadai kondisi tersebut. Jokowi meminta anggaran negara yang diberikan digunakan secara teliti, disiplin, dan tepat sasaran. Ia pun menegaskan, agar seluruh jajarannya menutup celah penyalahgunaan anggaran dan korupsi.
“Saya ingin mengingatkan gunakan anggaran yang diberikan secara disiplin teliti dan tepat sasaran. Yang kedua kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan buka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran. Korupsi apalagi. Tutup celah itu,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta agar anggaran tersebut segera digunakan untuk melaksanakan berbagai program yang telah disusun. Realisasi anggaran, kata dia, harus dilakukan sesegera mungkin pada Januari 2024.
“Ketiga eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi, bolak balik saya sampaikan Januari segera dimulai anggaran itu realisasi. Realisasikan secepat-cepatnya,” katanya.
Sepanjang tahun ini, kata dia, baru 64 persen realisasi belanja daerah. Sedangkan, realisasi penggunaan anggaran di pusat baru mencapai 74 persen.
“Ini sudah tinggal tiga pekan. Masih 64 (persen) sama 74 (persen) realisasi. Artinya, tiga pekan ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah memiliki beberapa fokus yang menjadi prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024. Sri mengatakan, pemerintah menganggarkan belanja negara 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.
“Belanja pemerintah pusat diarahkan perbaikan kualitas sumber daya manusia, yang akan memakan cukup besar alokasi APBN. Belanja negara 2024 juga ditunjukkan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi, serta apartur negara,” ujarnya.
Menkeu menambahkan, belanja pemerintah juga ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan terhadap pilkada. Belanja prioritas untuk memperkuat ketahanan dan keamanan bangsa.
Menurut Sri Mulyani, anggaran transfer ke daerah terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan 2023. Hal ini untuk mendukung gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja daerah terutama guru dan tenaga kesehatan juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Juga mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan keseteraan serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” ujarnya.
Sri menekankan, sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus dilakukan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, dari tahap perencanaan dan anggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi penguatan di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan.
“Dengan landasan itu, pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Dari satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin, tapi dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional,” katanya. (wol/republilka/eko/d2)
