Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menganggap bahwa kebocoran data pemilih Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tidak terjadi. Menurutnya, kebocoran tersebut lebih condong kepada motif politik daripada bisnis.
“Iri hati publik terhadap politik. Sekarang adalah tahun politik, bukan tahun bisnis,” kata Adi seperti dilansir Inilah.com, Kamis (30/11).
Pernyataan Adi juga membantah pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut kebocoran data pemilih tersebut berkaitan dengan motif bisnis.
Adi menyatakan bahwa kebocoran data tersebut sangat tragis dan memprihatinkan. Hal ini harus menjadi peringatan bagi KPU untuk segera mengantisipasi kerentanan terhadap peretasan.
“Dalam situasi di mana isu kecurangan dalam pemilu 2024 semakin memanas, KPU harus mampu memberikan jaminan keamanan bahwa website mereka terbebas dari ancaman peretasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, KPU sebagai penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas semua perangkat pemilu.
“Kelangsungan hidup pemilu ada di tangan KPU, jangan sampai diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengacaukan jalannya pemilu,” tegas Adi.
