JAKARTA, Waspada.co.id – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menganggap ada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah yang terus berlangsung. Anies mengutip contoh dari penegakan hukum dan penguatan demokrasi.
Calon presiden yang didukung oleh NasDem, PKB, dan PKS itu mengatakan bahwa penguatan demokrasi seharusnya dilakukan saat ini. Menurutnya, kepercayaan adalah kunci agar sistem demokrasi tetap terjaga.
“Kami melihat penurunan kepercayaan yang luar biasa. Terutama menjelang pemilu saat ini. Pembicaraan yang dominan saat ini adalah tentang netralitas negara dan lembaga negara. Ini menunjukkan bahwa ada masalah. Kepercayaan semakin menurun,” kata Anies Baswedan seperti yang dilaporkan oleh Viva pada Jumat (1/12).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa beberapa lembaga negara telah menjadi sorotan publik karena keputusannya. Dia mencontohkan salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan Mahkamah Kehormatan MK juga telah memutuskan bahwa mantan Ketua MK Anwar Usman melanggar etika.
“Kemarin kita disibukkan lagi dengan data KPU yang bocor. Semua ini akan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan,” jelas Anies.
Dia bertekad untuk memulihkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah, menegakkan hukum dan HAM secara adil, serta memberantas segala bentuk praktik KKN.
“Khususnya lembaga penegak hukum, cara memulihkan kepercayaan adalah dengan menjadikannya independen dan diisi oleh orang-orang yang berintegritas,” ujar Anies.
Selain itu, Anies juga menyoroti komitmen negara dalam menghadapi kembalinya praktik nepotisme. Semua pihak harus memberi contoh bagaimana sikap terhadap nepotisme.
“Anti nepotisme harus dicontohkan bukan diajarkan. Ini harus kita contohkan bersama-sama. Terlebih lagi KPK, lembaga ini harus kita jaga. Jangan sampai KPK dijadikan alat politik oleh beberapa pihak, terutama untuk kepentingan pribadi oknum di dalamnya. Kami ingin memastikan KPK ini bersih dari intervensi,” papar Anies.
Calon presiden dari Koalisi Perubahan itu juga mengomentari tentang model pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Menurut Anies, ketimpangan yang terjadi di daerah disebabkan oleh kurangnya peran pemerintah pusat dalam pembangunan di daerah.
“Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan hingga ke tingkat provinsi sehingga pemerintah daerah mengetahui apa yang harus dilakukan karena pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah. Namun hingga saat ini belum ada arahan dari pusat untuk daerah. Ini yang akan kita perbaiki agar program pemerintah pusat dan di daerah berjalan sejalan,” pungkasnya.
