JAKARTA, Waspada.co.id – Pembatalan debat khusus cawapres sedang ramai diperbincangkan. Keputusan ini menimbulkan tuduhan bahwa KPU mendukung salah satu pasangan calon (paslon). Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun memberikan tanggapannya, merasa bahwa pihaknya disudutkan.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, mengatakan bahwa usulan ini disampaikan saat diskusi bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari pada 29 November 2023. Dia menyebut bahwa pihak Prabowo-Gibran juga hadir saat itu dengan diwakili oleh 6 orang delegasi, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah.
Ia menyatakan bahwa masukan terkait debat capres-cawapres yang berbeda dari 2019 lalu disampaikan oleh pihak Anies-Muhaimin (AMIN). Dia mengungkap bahwa seorang ibu-ibu yang menyampaikan itu.
“Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: ‘Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU’. Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut,” kata Dradjad dalam keterangannya, mengutip Inilah.com, Minggu (3/12).
Dradjad menyatakan bahwa saat mendapatkan giliran berbicara, perwakilan Prabowo-Gibran juga menyampaikan beberapa masukan dan usulan, tapi bersifat menyetujui usulan awal perwakilan AMIN. Untuk itu, ia membantah bahwa ada intervensi dari istana, demi memuluskan Gibran.
“Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut,” ujar Dradjad.
Diketahui, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari telah menjelaskan bahwa pihaknya memutuskan lima kali debat Pilpres 2024 yang akan dihadiri secara bersamaan oleh pasangan capres dan cawapres. Sehingga tidak ada debat khusus yang terpisah antara capres dengan cawapres seperti Pilpres 2019 lalu.
Jika dibandingkan dengan debat Pilpres 2019 lalu, ajang adu gagasan itu digelar dengan komposisi dua kali debat dihadiri pasangan capres-cawapres, dua kali debat hanya dihadiri capres, dan satu kali debat khusus dihadiri cawapres.
“Lima kali debat itu pasangan calon semuanya hadir. Hanya saja, proporsi bicaranya yang berbeda. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres proporsinya untuk cawapres lebih banyak,” jelas Hasyim. (inilah/pel/d2)
