Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (7/12), untuk mengutarakan permintaan terkait pernyataan kader PSI Ade Armando mengenai politik dinasti.
“Saya memulai pembicaraan dengan mohon maaf kepada beliau karena keriuhan beberapa hari ini atas ulah Ade Armando,” ujar Raja Juli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Sri Sultan mengikuti pemberitaan soal Ade Armando dan juga mengetahui bahwa Ade telah menyampaikan permohonan maaf. “Beliau menganggap masalah ini sudah selesai, jangan diperbesar, biarkan saja berlalu mengikuti waktu tanpa perlu ada pernyataan dan aksi baru yang justru akan memicu kericuhan baru di tengah masyarakat,” tutur Raja.
Sebelumnya, kader PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, yang menggelar aksi protes soal politik dinasti.
Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti. Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun miliknya @adearmando61.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, dilindungi konstitusi.
“Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah,” kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (5/12).
Hal itu ditegaskan Sultan menanggapi komentar pegiat media sosial sekaligus politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyebut DIY mempraktikkan politik dinasti lantaran gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, tetapi melalui penetapan.
Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep juga sudah menanggapi pernyataan kontroversial dari salah satu kadernya itu. Kaesang bahkan mempersilakan Ade Armando untuk keluar dari PSI apabila tidak bisa mengikuti aturan konstitusi terkait Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Kami partai PSI taat pada aturan konstitusi, apalagi yang menyangkut Daerah Istimewa Yogyakarta,” kata Kaesang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/13) malam, menanggapi pernyataan Ade Armando soal politik dinasti DIY.
Oleh karena itu, dia mempersilakan Ade Armando dan kader partai lainnya yang tidak bisa mengikuti UU atau Undang-undang Dasar 1945 agar keluar dari partai. “Bang Ade atau kader lain yang tidak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI,” tegas putra bungsu Presiden Joko Widodo itu.
