KANTOR Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta semua lembaga jasa keuangan di wilayahnya untuk memperketat pengawasan transaksi menjelang Pemilu 2024.
Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Anton Purba menyatakan bahwa perhatian serius diberikan pada transaksi mencurigakan dari pihak yang berkompetisi pada Pemilu 2024, seperti calon anggota legislatif. Mereka berpotensi memanfaatkan celah demi menambah modal untuk memenangkan persaingan.
OJK ikut dalam upaya mengantisipasi aliran dana yang tidak semestinya menjelang tahun politik. Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantoor OJK Provinsi Sumut, Bone Quary, menyebut bahwa kredit merupakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana kampanye.
Lembaga jasa keuangan di Sumut diminta untuk meneliti lebih lanjut mengenai permohonan kredit para calon debitur. Setelah dana dicairkan, diimbau untuk melakukan survei ulang secara rutin guna memastikan penggunaan dana sesuai permohonan dan melindungi uang masyarakat yang ada di bank.
Penanganan kredit bermasalah akibat usaha tidak berjalan lebih mudah daripada menuntaskan persoalan kredit macet akibat penggunaan dana untuk pencalonan menjadi anggota legislatif. (wol/eko/d2)
Editor: Ari Tanjung
