JAKARTA, Waspada.co.id – Untuk menghindari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang dipolitisasi, diharapkan adanya pengawasan yang ketat dalam proses penyalurannya kepada masyarakat.
Demikian disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sebagai respon terhadap banyaknya narasi yang mengklaim bahwa bansos berasal dari Presiden Jokowi.
“Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” kata Ujang kepada media di Jakarta, pada Jumat (5/1).
Ujang berharap ada pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapa pun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.
Sebelumnya, politikus PDIP, Guntur Romli, menilai adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurutnya, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Mendag sekaligus Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.
Menanggapi hal ini, cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun, dia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.
Selain itu, Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Sudirman Said mengingatkan kepada pemerintah bahwa bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi.
Menurutnya, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi.
Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat. “Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!” tutur Sudirman. (wol/republika/man/d1)
