JAKARTA, Waspada.co.id – Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti sistem pekerja alih daya atau dikenal outsourcing yang kerap merugikan pihak pekerja. Dia menilai sistem tersebut harus direvisi.
“Jadi kami melihat praktik ini bukan praktik yang patut diteruskan,” kata Anies dalam acara ‘Desak Slepet AMIN’ di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, (29/1).
Anies menjelaskan, praktik outsourcing memerlukan sebuah lembaga yang bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya secara menyeluruh.
“Kementerian atau di luar yang secara khusus melakukan pemantauan atas praktik-praktik outsourcing ini untuk memastikan bahwa ada tunjangan, ada pemenuhan hak-haknya dengan baik, tidak bisa PHK semaunya, dan seluruh kewajiban yang harus ditunaikan perusahaan itu terlaksana,” tutur Anies.
Outsourcing, kata Anies melanjutkan, harus menguntungkan dan menyetarakan manfaat antara pihak perusahaan dengan pekerja. Begitupun, dia ingin melibatkan beberapa pihak untuk mendorong sistem tersebut menjadi lebih baik.
“Lalu ke depan lagi-lagi kita ingin melibatkan serikat buruh, pakar lintas bidang pengusaha untuk mengatur praktik outsourcing yang baik, fair. Jadi bukan outsourcing itu selalu bermasalah, tidak, tapi outsourcing yang tak fair, yang tidak berikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak,” jelasnya. (wol/ann/pel/d2)
