Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengkritik keras netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu didasari lantaran Jokowi telah menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024.
“Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi. Jokowi bahkan sampai tak mempedulikan nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan tetapi kepala negara,” ujar Ketua Koordinator BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).
Hilmi mengaku kecewa dengan Jokowi yang menyampaikan tidak akan berpihak dalam pemilu 2024, namun nyatanya berbohong. Dia menyebut Jokowi telah menodai demokrasi dengan ikut berpihak dan tidak menjaga netralitas pemilu.
“Jokowi menyampaikan akan menjaga netralitas dalam pemilu tapi dusta. Jokowi justru menyampaikan tidak akan bersikap netral dan yang paling penting janji Jokowi menjaga demokrasi ini adalah munafik, kini demokrasi hancur di akhir periode jabatannya demi kerakusan kekuasaan semata,” katanya.
Atas keresahan yang terjadi, BEM SI mendesak Presiden untuk melakukan cuti dari jabatannya sebagai presiden agar tidak ada konflik kepentingan.
Kemudian, meminta juga para menteri yang terlibat dalam kampanye yang menguntungkan pasangan calon agar segera berhenti. Tak hanya itu, dia juga mendesak agar Jokowi melakukan permintaan maaf di ruang publik.
“Mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka bahwa dia telah merusak demokrasi,” tutur dia.
