Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Bersatu untuk Menghadapi Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 – Waspada Online

by -119 Views
Timnas AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Bersatu untuk Menghadapi Dugaan Kecurangan Pilpres 2024 – Waspada Online

Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) telah mengakui bahwa mereka telah berkomunikasi dengan kubu Ganjar-Mahfud untuk mengungkap kecurangan dalam Pilpres 2024.

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya merapatkan barisan kedua belah pihak setelah pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.

“Mereka sudah beberapa kali bertemu dan akan terus menindaklanjuti,” ujar Ari di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan pada Kamis (14/2).

Ari menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan karena adanya kepentingan serupa antara kedua kubu untuk menegakkan hukum dan menjaga demokrasi.

“Kita menyambut baik kerja sama ini,” ujar Ari.

Disinggung tentang apakah kerja sama ini akan melanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ari mengatakan bahwa kedua pihak memiliki kedudukan hukum masing-masing, namun dia mengapresiasi kerja sama tersebut.

“Artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi kita akan bersinergi,” jelasnya.

Sebelumnya, Sekretaris PDI Perjuangan (PDIP) dan juga Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, telah mengungkapkan adanya komunikasi dengan Timnas AMIN terkait pembentukan tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai bukti kecurangan dalam Pilpres 2024.

“Sudah ada komunikasi dengan tim 01 untuk membentuk tim khusus,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2).

Sebelumnya, Ari Yusuf Amir mengaku bahwa mereka telah mengantongi laporan-laporan mengenai kecurangan sehari sebelum hari pencoblosan Pilpres 2024 pada Rabu (14/2).

Tim Hukum Nasional AMIN masih menerima laporan-laporan mengenai kecurangan tersebut. Modus kecurangan berupa penggelembungan suara dilakukan secara massif di berbagai tempat. Saat ini, pihaknya sedang memverifikasi ribuan laporan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).