JAKARTA, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan ada kekuatan besar yang menggunakan sistem Sirekap dan melakukan intervensi hasil quick count atau hitung cepat pada Pemilu 2024.
Ia mengaku, pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah pakar teknologi informasi (TI) dan mendapatkan sejumlah bukti terkait tudingan tersebut.
“Kami bertemu dengan pakar TI, tidak hanya terkait dengan KPU, ada kekuatan besar di balik KPU yang kemudian menggunakan Sirekap untuk merancang suatu desain melalui quick count yang diintersep,” ujar Hasto ditemui di Jalan Proklamasi No.72, Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3).
Ia mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Tapi juga dilakukan dalam pemilihan legislatif (pileg).
Hasto menuturkan, upaya itu terlihat dari hasil penghitungan suara Pileg 2024 yang terjadi pada Partai Gerindra.
“Exit poll itu pernah menunjukkan bagaimana Gerindra setidaknya nomor 2 (perolehan suaranya). Lalu ada upaya mengintersep quick count untuk legislatif, sehingga akhirnya Partai Gerindra (hasil suaranya) muncul (di peringkat) ketiga,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Hasto, langkah untuk mengganggu hasil suara itu menguntungkan sejumlah pihak, misalnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sementara, perolehan suara partai politik (parpol) pendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diganggu.
“Kemudian PSI dipromosikan (suara), sementara partai yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud ditekan. PDI-P ditekan, PPP ditekan. Bahkan nanti bisa catat bahwa pemerintah rezim sekarang menghilangkan sejarah partai Ka’bah,” tambahnya.
Sebelumnya, Hasto juga menuduh bahwa ada sistem algoritma yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak bisa melewati 17 persen. Namun, tudingan itu dibantah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari.
Ia menegaskan KPU tidak pernah mematok perolehan angka untuk pasangan maupun partai tertentu pada Pemilu 2024.
“KPU membantah bahwa KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus memiliki suara sekian, tidak ada,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (8/3). (wol/kompas/ryp/d1)
