Sejak kemudian waktu, Indonesia sedang menghadapi salah satu isu ekonomi paling kritis: aliran keluar kekayaan nasional yang persisten. Sebagian besar kekayaan ekonomi yang dihasilkan oleh Indonesia disimpan dan digunakan di luar negeri. Kekayaan bagi sebuah negara seperti darah bagi tubuh; saat ini, Indonesia sedang mengalami perdarahan secara finansial, sebuah kondisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Jika kita memperluas analogi ini ke masa kolonial, ini berarti berabad-abad mengalami pendarahan ekonomi. Mereka yang familiar dengan pandangan saya yang sudah lama mengetahui bahwa saya secara konsisten menyoroti bagaimana kekayaan Indonesia bocor keluar dari negara setiap tahun—tidak tinggal di dalam batas negara kita. Secara efektif, semua orang Indonesia secara tidak langsung bekerja sebagai buruh bagi orang lain; kita bersusah payah di tanah air kita hanya untuk meningkatkan kemakmuran negara-negara asing. Kita seperti penyewa di rumah kita sendiri. Secara historis, selama era Hindia Belanda (VOC), aliran kekayaan kita ke luar negeri sangat terlihat, sehingga menimbulkan tantangan dari Generasi ’45 sebelumnya. VOC adalah perusahaan paling berharga dalam sejarah ekonomi. Saat itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia sangat tinggi, mungkin termasuk yang tertinggi secara global, namun keuntungan tersebut disimpan di Belanda. Kondisi saat ini mirip dengan masa lalu namun lebih tidak jelas, yang membuatnya sulit dideteksi. Mereka yang menyadari situasi ini sering memilih untuk diam atau telah menerima kenyataan ini. Beberapa bahkan memfasilitasi aliran ke luar kekayaan kita. Untuk melacak bagaimana kekayaan Indonesia terkuras ke luar negeri, kita bisa melihat beberapa indikator ekonomi: Pertama, neraca perdagangan negara kita, terutama struktur kepemilikan perusahaan ekspor. Kedua, catatan deposito di bank-bank asing milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan di Indonesia namun menyimpan pendapatannya di luar negeri. Saya mulai menganalisis ledger ekspor-impor Indonesia sejak tahun 1997 ketika saya berada di Yordania, ingin memahami keadaan ekonomi kita. Melihat periode dari 1997 hingga 2014, ternyata selama 17 tahun tersebut, total ekspor kita mencapai USD 1.9 triliun, menghasilkan surplus perdagangan sekitar IDR 26,6 triliun, menggunakan kurs IDR 14.000. Angka ini cukup signifikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini adalah yang tercatat dalam dokumen ekspor. Mereka mungkin tidak mencerminkan dengan akurat nilai ekspor sebenarnya. Menurut intisari dari banyak pengekspor dan studi yang dilakukan oleh lembaga riset terpercaya, angka-angka ini bisa direpotkan sebanyak 20%, 30%, atau bahkan hingga 40%. Global Financial Integrity memperkirakan kebocoran ekspor akibat kesalahan penagihan perdagangan, atau “kesalahan” dalam mencatat nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar pada tahun 2016, setara dengan sekitar IDR 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Dari tahun 2004 hingga 2013, total kebocoran dari “kesalahan” ini mencapai USD 167,7 miliar—setara dengan sekitar IDR 2,3 kuadriliun dengan kurs USD 1 = IDR 14.000. Selanjutnya, setelah diselidiki, menjadi jelas bahwa sebagian besar keuntungan kita tidak tetap di dalam negeri. Maka, saya tidak terkejut ketika pada Agustus 2016, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sekitar IDR 11.400 triliun yang dimiliki oleh pengusaha dan perusahaan Indonesia diparkir di luar negeri. Jumlah ini 5 kali lebih besar dari anggaran nasional saat ini dan sekitar sama dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Selain ekspor yang tidak dilaporkan atau salah dilaporkan oleh pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia mengalir ke perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Hal ini terjadi karena sebagian besar nilai dari ekspor kita dikendalikan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menjual sumber daya alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan, pelabuhan, dan tenaga kerja rakyat kita. Namun, ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka tidak menyimpan pendapatannya di Indonesia. Selain itu, sebagian pengusaha Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan bisnis di sini juga memilih untuk menyimpan dan mentransfer sebagian keuntungan mereka ke luar negeri. Ini adalah masalah yang signifikan bagi negara kita. Jika uang ini tidak tetap di Indonesia, maka tidak bisa digunakan untuk membangun negara kita. Bank-bank kita tidak memiliki cukup modal untuk memberikan pinjaman yang bisa merangsang perekonomian kita. Efek multiplier ekonomi yang diharapkan untuk menghidupkan kembali ekonomi Indonesia tidak terjadi. Apakah ini masalah baru? Jika melihat ke belakang, tampaknya aliran kekayaan Indonesia telah menjadi isu selama berabad-abad. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kita akui dan kita atasi. Jika kita melihat kembali ke tahun 1950-an, kecuali selama periode kacau, aktivitas ekspor-impor Indonesia menguntungkan. Namun, siapa yang mendapat manfaat dari keuntungan-keuntungan ini? Ketika kita kembali pada pidato Sukarno “Indonesia Menggugat”, menjadi jelas bahwa ia mengatasi isu-isu yang sama sekali. Sementara saya merujuk pada angka dalam Dolar AS dan Rupiah, Sukarno menggunakan Guilder dalam argumennya. Masalah inti yang ditonjolkan Sukarno adalah aliran ke luar dari kekayaan kita, masalah persisten yang ia jelaskan dengan indah dalam tulisannya: “Bagi imperialisme, Indonesia tak terbandingkan–sebuah surga tak tertandingi di mana pun di dunia untuk pesonanya yang luar biasa. “Pada sekitar tahun 1870, pintu telah terbuka. Seperti didorong oleh angin yang semakin kencang, banjir yang membengkak, atau raungan gemuruh pasukan yang menaklukkan sebuah kota, Hindia Belanda berubah setelah persetujuan Staten-Generaal Belanda atas Hukum Agraria De Waal dan UU Perkebunan Tebu pada tahun 1870. Hal ini menyebabkan aliran modal privat masuk ke Indonesia, menciptakan pabrik-pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau, serta berbagai usaha lain termasuk tambang, kereta api, jaringan tram, pengiriman, dan operasi manufaktur yang beragam. “Bagi rakyat Indonesia, perubahan-perubahan pasca-1870 hanyalah metode baru ekstraksi sumber daya. Bagi mereka, imperialisme lama dan modern tidak dapat dibedakan—keduanya hanyalah cara mengalihkan kekayaan Indonesia ke luar negeri, meneruskan pola eksploitasi ekonomi.” Saya baru-baru ini menemukan sebuah studi yang mengungkapkan catatan resmi Belanda dari tahun 1878 hingga 1941. Dokumen-dokumen ini mendetailkan keuntungan dari ekspor Indonesia, tabungan Belanda di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk upaya kolonisasi Belanda. Studi ini menunjukkan bahwa selama rentang waktu 63 tahun, Belanda mengumpulkan keuntungan sebesar 54 miliar Guilder. Pada saat itu, jumlah ini setara dengan USD 22 miliar. Disesuaikan dengan nilai saat ini, itu sekitar USD 398 miliar, yang setara dengan sekitar USD 5.123 miliar saat ini—setara dengan IDR 66,599 triliun. Bung Karno sekali mengkritik aliran keluar kekayaan kita yang besar ini, yang ia pandang sebagai pelarian modal dari Indonesia. Sebagai seseorang yang tidak berpendidikan secara formal dalam bidang ekonomi, saya merujuk ini sebagai “aliran netto ke luar kekayaan nasional”—suatu kebocoran yang berlebihan dari sumber daya finansial negara kita. Saya sering ditanya tentang nilai rendahnya nilai tukar mata uang Indonesia dan harga yang volatil dari kebutuhan pokok. Jawabannya, meskipun sederhana, tampaknya merupakan sesuatu yang banyak elit dan pakar ekonomi Indonesia enggan bahas secara terbuka. Saya secara konsisten menyatakan bahwa kekayaan nasional kita tidak bertahan di Indonesia. Ini adalah masalah mendasar. Kita membiarkan kekayaan kita dihisap ke negara lain. Di bawah kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa berharap ekonomi kita berkembang? Bagaimana harga bisa tetap stabil bagi warga negara kita jika kekayaan kita terus mengalir ke luar? Saya minta maaf jika kata-kata saya kasar. Beberapa menasihati saya untuk “hanya menyoroti hal-hal positif,” sementara yang lain menyarankan, “Pak Prabowo, tolong redakan. Bicara dengan lemah lembut.” Selama 15 tahun terakhir, setiap kali saya mendapat kesempatan untuk menyajikan data, saya selalu bertanya pada audiens saya: “Apakah kalian ingin saya berbicara dengan lembut, atau kalian ingin kebenaran apa adanya? Apakah kalian lebih menginginkan kata-kata manis, penuh kenyamanan atau realitas yang kering?” Mereka selalu jawab, “Katakan apa adanya, Pak Prabowo.” Menurut pendapat saya, elit Indonesia belum menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka belum transparan kepada rakyat. Mengapa yang miskin semakin terpinggirkan? Mengapa yang kaya semakin kaya di Indonesia, dan yang miskin semakin miskin? Mengapa petani kita tidak tersenyum di musim panen? Bagaimana mungkin di negara yang sudah merdeka selama lebih dari 75 tahun, masih ada guru kontrak yang hanya mendapatkan IDR 200.000 sebulan? Meskipun sekarang ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan Daerah, masih jauh dari cukup. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin sebagian besar keuntungan nasional kita mengalir ke luar negeri sementara elit diam? Puluhan ribu triliun Rupiah yang seharusnya ada di Indonesia diparkir di luar negeri, namun elit Indonesia tidak berusaha keras untuk mengrepatriasi dana-dana ini. Itu…
