DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingatkan rencana pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ingin menambah jumlah kementerian di kabinet mereka ke depan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa rencana tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Menurutnya, 34 kementerian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sudah cukup.
Mardani mengimbau kepada Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan kembali rencana penambahan jumlah kementerian. Ia menekankan pentingnya untuk tetap berhati-hati dalam menambah jumlah kementerian agar kinerja pemerintah tidak terpecah dan tidak fokus.
Sebelumnya, elite Partai Gerindra telah mendukung wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman juga menyatakan bahwa menambah jumlah kementerian dalam konteks Indonesia merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik.
Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara besar dengan banyak tantangan, menurut Habiburokhman, penambahan jumlah kementerian akan memperkuat pemerintahan dan pelayanan publik. Wacana ini mendapat dukungan dari Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dengan demikian, PKS meminta kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempertimbangkan kembali rencana penambahan jumlah kementerian dengan memperhatikan semangat reformasi birokrasi dan menjaga fokus kinerja pemerintah.
