DAILYPANGANDARAN – Mantan Kepala Bapenda Pangandaran, Dadang Solihat, telah mendapatkan surat tugas dari DPP PKB sebagai bakal calon bupati/wakil dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024. Surat tugas untuk Dadang dikeluarkan sejak 9 Mei 2024.
Sebelumnya, Dadang juga telah mendapatkan surat tugas dari PDI Perjuangan. Namun, surat tugas dari partai tersebut akhirnya tidak terwujud.
Ketua DPC PKB Pangandaran, Otang Tarlian, mengatakan surat tugas sebagai Bacabup untuk Dadang Solihat, atau yang akrab disapa Dadang Okta, sebenarnya sudah diterbitkan sejak 9 Mei 2024. Namun, baru diserahkan pada Rabu (22/5/2024) kemarin.
“Meskipun surat tugas telah diterbitkan sejak lama, namun baru diserahkan kepada kami kemarin,” kata Otang, Kamis (23/5/2024).
Menurutnya, berkas yang saat ini diserahkan kepada DPC PKB dari DPP itu hanya surat tugas. Sementara surat rekomendasi akan diserahkan kepada KPU nantinya.
“Jadi Dadang Okta telah diterima sebagai bakal calon bupati/wakil bupati dari DPC PKB Pangandaran, yang salah satu tugasnya adalah membantu partai dalam membentuk koalisi, mencari pasangan calon, dan melakukan sosialisasi kampanye,” ungkapnya.
Otang mengatakan bahwa jika semua tugas tersebut terpenuhi, maka rekomendasi baru akan dikeluarkan oleh DPP PKB. “Cepat atau lambat, itu tergantung pada sejauh mana kita dapat menyelesaikannya,” ucapnya.
Koalisi PKB Pangandaran
Terkait koalisi, Otang mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan semua partai di parlemen. “Kemarin kami juga sudah berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, namun kami tidak yakin apakah PDI sudah memiliki paket bacabup-bacawabup sendiri dan tidak memperhatikan Dadang Okta di sini,” ujarnya.
Meskipun sebelumnya Dadang telah mendapatkan surat tugas dari PDIP, namun kabarnya hal tersebut telah diputuskan atau dicoret.
“Mungkin ini menjadi hambatan bagi kita. Di sisi lain, kami juga berkomunikasi dengan partai lain seperti PKS, PAN, dan lainnya. Semoga dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan partai lain terkait pembahasan koalisi,” katanya.
Mengenai hubungan koalisi dengan PDI Perjuangan, menurut Otang, keputusan yang diambil dianggap sebagai keputusan sepihak.
“Kami melihat bahwa hubungan sebelumnya terkait pembentukan koalisi dengan PDI Perjuangan telah terputus. Padahal sebelumnya telah ada komunikasi. Saya anggap keputusan tersebut diambil sepihak dan membuat Dadang Solihat dicoret,” ungkapnya.
Sementara itu, PKB yang memiliki 5 kursi untuk calon Bacabup dan Bacawabup masih membutuhkan 3 kursi lagi untuk mendapatkan tiket Pilkada 2024. “Kami masih membutuhkan 3 kursi lagi untuk dapat mengikuti Pilkada. Meskipun hanya dengan satu partai tambahan saja sudah cukup, misalnya dengan PKS hanya butuh 3 kursi, atau dengan PAN butuh 4 kursi, apalagi dengan Gerindra butuh 5 kursi,” katanya.
Namun, menurutnya, bukan hanya masalah memenuhi syarat untuk Pilkada, namun PKB juga berfokus pada kemenangan. “Untuk itu, perlu dibangun komunikasi dengan partai lain dan kami berharap dapat membentuk koalisi yang kuat,” katanya.
