Jakarta, Waspada.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai penundaan implementasi Tapera.
“Terlebih lagi jika ada usulan dari DPR atau Ketua MPR untuk diundur. Saya sudah berkomunikasi dengan Bu Menteri, dan kita akan mengikuti arahan tersebut,” ujar Menteri PUPR saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/6).
Basuki menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jika dinilai belum siap. “Menurut saya pribadi, jika memang belum siap, tidak perlu kita terburu-buru,” tambahnya.
Basuki juga menekankan bahwa implementasi iuran Tapera tidak mendesak dan dapat ditunda. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah pasif dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Basuki menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan subsidi selisih bunga melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah berjalan dengan cukup baik. Sejak diluncurkan pada tahun 2010, program FLPP telah menerima dukungan dari APBN sebesar Rp105 triliun.
“Apa yang telah kami lakukan dengan subsidi bunga melalui FLPP sudah mencapai Rp105 triliun,” jelas Basuki bahwa langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung kebutuhan perumahan masyarakat, meski Tapera belum diimplementasikan.
Basuki mengungkapkan penyesalannya terhadap reaksi keras yang muncul atas rencana pelaksanaan Tapera. “Saya benar-benar menyesal dengan kemarahan yang muncul terkait program Tapera ini,” ucapnya.
Penundaan Tapera menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan berbagai masukan dan mempertimbangkan kesiapan program sebelum diluncurkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa ketika Tapera akhirnya diimplementasikan, program tersebut dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. (wol/lvz/liputan6/d2)
