MEdan, waspada.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis untuk mendukung calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024.
Menurutnya, ASN harus tetap netral dalam hal ini. Meskipun demikian, sebagai warga yang memiliki hak pilih, ASN diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada 2024.
“Teman-teman ASN berbeda dengan TNI/Polri. TNI/Polri tidak memiliki hak pilih, sementara ASN memiliki hak pilih,” kata Tito setelah Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Regale Convention International Centre, Medan, pada Selasa (9/7).
Tito menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang seperti UU Pilkada dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ASN diizinkan untuk terlibat dalam kampanye.
“ASN diperbolehkan, saat kampanye, mereka boleh hadir. Karena mereka memiliki hak pilih,” ungkapnya.
Bersama Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, Tito menegaskan bahwa dalam kampanye tersebut, ASN berkesempatan mendengarkan visi misi calon kepala daerah. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk mengelola kampanye, aktif mendukung secara verbal, atau menggunakan yel-yel.
“ASN dapat mendengar visi misi calon pemimpin untuk memiliki referensi sebelum membuat keputusan dalam pemilihan,” jelasnya.
Namun, Tito menegaskan bahwa ASN tidak diperkenankan untuk aktif melakukan kampanye. Ia juga meminta agar pernyataannya tidak disalahartikan. Mendagri tidak mengizinkan ASN untuk terlibat dalam kampanye secara langsung.
“ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye secara aktif. Mereka hanya boleh hadir dalam kampanye secara pasif, untuk mendengarkan visi misi calon yang ingin mereka pilih,” pungkasnya. (wol/man/d1)
Editor AGUS UTAMA
