Jakarta, Waspada.co.id – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyangkal adanya aliran dana kasus korupsi proyek suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang mengalir ke partainya.
Ia juga menolak ditanya tentang aliran dana tersebut oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memeriksa dirinya selama 4,5 jam.
“Kami tidak pernah membicarakan dana, memang partai juga memiliki fungsi aspirasi, menyerap aspirasi dari masyarakat, karena anggota dewan memiliki tugas representasi dan fungsi aspirasi yang biasa dilakukan,” tutur Hasto kepada awak media setelah diperiksa oleh tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/8).
Hasto juga membantah keterlibatannya dalam beberapa proyek korupsi di DJKA Kemenhub. Termasuk aliran dana kasus korupsi DJKA yang digunakan oleh partai untuk kegiatan kampanye, seperti untuk kebutuhan operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019 yang berlokasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.
“Apakah saya memberikan instruksi terkait proyek-proyek tertentu? Saya katakan bahwa saya tidak pernah melakukannya, sehingga semua klarifikasi sudah diberikan dengan baik dan tidak ada masalah dengan dana yang diberikan ke partai,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tim penyidik mengoreknya dengan 21 pertanyaan terkait komunikasinya dengan para tersangka proyek DJKA Kemenhub, termasuk mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO).
“Saya memberikan keterangan bahwa saya tidak memiliki handphone yang bersangkutan (Harno) dan tidak pernah berkomunikasi intens dengan dia,” katanya. (wol/inilah/ags/d2)
