DAILYPANGANDARAN – Koalisi lima partai politik di Pangandaran, yaitu PKB, PAN, PKS, Golkar, dan Gerindra telah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan PAN resmi memberikan rekomendasi kepada bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dari PDI Perjuangan, yakni Citra-Ino.
Meskipun demikian, koalisi kelima partai politik tersebut belum memutuskan pasangan calon untuk Pilkada 2024.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa PKB memberikan rekomendasi kepada Dadang Solihat (eks Kepala Bapenda) dan Gerindra mengusulkan Ujang Endin Indrawan (Wakil Bupati Pangandaran) sebagai pasangan untuk melaju ke Pilkada 2024 Pangandaran.
Saat ini, diketahui bahwa koalisi lima partai politik tersebut mengalami perpecahan. Sementara itu, Golkar belum memutuskan apakah akan berkoalisi dengan partai politik lain, namun mereka mengusung Ade Ruminah sebagai Calon Bupati yang juga Bendahara Umum DPC Golkar.
Menjelang pendaftaran pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Ujang Endin Indrawan bersama Dadang Solihat dikabarkan akan mendapatkan rekomendasi dari DPP partai Gerindra.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, mengonfirmasi bahwa informasi mengenai Ujang Endin Indrawan berpasangan dengan Dadang Solihat pada Pilkada ini adalah benar.
“Perkembangannya akan bersama-sama. Gerindra mengusung UE (Ujang Endin), PKB mengusung Dadang Solihat,” ujar Otang pada Rabu (21/8/2024).
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat saat ini sedang berada di DPP Gerindra Jakarta untuk menunggu penyerahan surat keputusan berupa rekomendasi.
“Informasinya, hari ini rekomendasi dari Gerindra akan diserahkan. Kemudian nanti sore bergeser ke Bandung DPW PKB,” kata Otang.
Menanggapi dukungan dari PAN, Otang menyebutkan bahwa PAN sudah memberikan rekomendasi kepada Ino Darsono yang saat ini berpasangan dengan Citra Pitriyami. Sementara untuk PKS, mereka tetap mendukung pasangan tersebut.
Tentang nasib koalisi partai Golkar dengan Ade Ruminah, Otang mengatakan bahwa Golkar di Pangandaran saat ini harus mengambil keputusan. “Golkar harus memilih, apakah ingin bergabung atau memanfaatkan hasil putusan MK. Jika memilih bergabung, maka bisa mengajukan satu paket,” tutupnya.
