JAKARTA, Waspada.co.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak ingin ikut campur atau mencampuri dalam pembahasan jatah menteri dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Menurutnya, PKB menyerahkan sepenuhnya pembagian tersebut kepada KIM dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Prinsipnya, PKB secara moral akan mendukung dan mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo,” kata politikus yang akrab disapa Cak Imin setelah menghadiri kegiatan Sespim Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) PKB Zona VII di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).
Menurutnya, PKB sangat mendukung pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, namun demikian pihaknya tidak memiliki kewajiban untuk ikut membahas jatah-jatah Menteri. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto untuk menentukan kabinetnya.
“Tapi, soal kabinet, soal pembicaraan secara moral, kita tidak memiliki kewajiban untuk terlibat atau membicarakan, atau menjadi bagian. Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo,” tutur mantan Calon Wakil Presiden RI ini.
Saat ditanyakan apakah ada informasi rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, kata dia, tidak mengetahui. “Saya belum tahu,” kata Wakil Ketua DPR RI ini secara singkat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB M Hanif Dhakiri menyampaikan partainya sudah menyatakan bergabung dalam KIM pemerintahan Prabowo-Gibran. Sehingga PKB menyerahkan sepenuhnya usulan soal menteri kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto karena itu hak prerogatifnya.
Saat ditanyakan apakah sudah ada permintaan nama, Hanif mengatakan, sejauh ini belum ada permintaan usulan nama menteri yang diminta pihak koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Setahu saya belum (ada). Tetapi soal itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih,” tutur mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini.
Sebelumnya, informasi yang beredar menunjukkan bahwa sejumlah Parpol pendukung dalam koalisi KIM diminta menyerahkan nama kader mereka untuk dipilih menjadi menteri dalam kabinet kerja Prabowo-Gibran dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Untuk komposisi penyusunan kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan segera rampung lima hari sebelum pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024, namun dari informasi serta isu yang berkembang jumlah kursi diperkirakan akan bertambah hingga mencapai 44 menteri maupun badan. (wol/inilah/ryp/d2)
