JAKARTA, Waspada.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi perihal menurunnya daya beli masyarakat, terindikasi dari data deflasi yang terjadi dalam lima bulan berturut-turut. Ia memastikan pemerintah terus menggulirkan program-program bantuan untuk mendorong pulihnya daya beli masyarakat.
“Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi,” kata Airlangga usai acara Implementasi Reformasi Birokrasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).
Airlangga menyebutkan setidaknya tiga program. Pertama, program perlindungan sosial (perlinsos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat rentan, termasuk ibu hamil, anak usia balita, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Besaran bantuan berkisar antara Rp225 ribu—Rp750 ribu per tahap atau Rp900 ribu—Rp3 juta per tahun.
“Kemudian bantuan pangan beras yang hingga kini masih berjalan setiap dua bulan. Kemudian yang kita monitor juga (program) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” tutur dia.
Mengenai bantuan pangan beras, itu merupakan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia serta mengendalikan inflasi pangan, khususnya beras yang merupakan komoditas pangan pokok. Pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras melalui tiga tahap hingga Agustus 2024. Bantuan tersebut masih terus berlanjut.
Kemudian, Airlangga menyoroti program JKP yang hingga saat ini belum maksimal. Pasalnya, pendaftar program pelatihan tersebut masih sangat rendah, sehingga dikhawatirkan anggaran yang disediakan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.
“Kalau jumlahnya rendah, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp1,3 triliun untuk menjadi bantalan bagi mereka yang terkena PHK tidak mereka nikmati,” ujar dia.
Sehingga, kata Airlangga, pihaknya saat ini melakukan penyesuaian terhadap program KJP dengan program Prakerja yang besaran insentifnya lebih besar. Penyesuaian tersebut masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
“Dengan adanya revisi nanti KJP kita berharap angka ini bisa naik. Kalau angka ini naik, maka bantalan bagi kelas menengah akan semakin kuat,” tutupnya. (Wol/republika/eko/d2)
