MEDAN, Waspada.co.id – DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (Sumut) telah mengadakan Rapat Kerja Daerah Khusus (Rekerdasus) untuk pemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, di Hotel Adimulia, Medan, pada Minggu (6/10).
Rakerdasus ini dihadiri oleh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, 17 Calon Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta 33 DPC PDI Perjuangan se-Sumut.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa PDIP bertekad untuk menampilkan wajah demokrasi sehat yang didasarkan pada gagasan untuk kemajuan Sumut, meskipun ada intervensi oleh kekuatan politik.
“PDI Perjuangan memperhatikan pentingnya pendidikan sebagai modal dalam memajukan Sumut, kegiatan reset dan inovasi, serta pengembangan karakter anak muda di Sumut,” kata Hasto.
Hasto menyebutkan bahwa DPP PDIP juga telah memerintahkan anggota legislatif dan seluruh jajaran partai yang berasal dari Sumut di seluruh wilayah Indonesia untuk bekerja sama dan berjuang dengan keyakinan penuh untuk memenangkan Pilgub Sumut 2024 dengan Paslon Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
“Di bawah kepemimpinan Pak Edy Rahmayadi dengan pengalamannya yang luas sebagai prajurit sejati, dibantu oleh Pak Hasan Basri Sagala, kami dapat membangun harapan bagi kemajuan Sumut,” ungkapnya.
Hasto menegaskan bahwa DPP PDIP juga melihat Pilgub Sumut 2024 sebagai hal yang sangat penting, bukan hanya karena posisinya yang strategis secara geopolitik. Namun juga karena di Sumut diprediksi akan ada gerakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Hingga Ibu Mega menyatakan nama Pak Edy sebanyak lima kali saat pertemuan di Istana Batu Tulis. Oleh karena itu, ketika dilaporkan adanya berbagai upaya kekuasaan, Pak Yasona Laoly ditugaskan untuk merancang suatu sistem untuk menghadapi kemungkinan TSM secara struktur dan masif,” ujarnya.
“Kami telah mengkonsolidasikan dengan Pak Laoly yang ditugaskan secara khusus, kami juga telah menyiapkan sistem untuk menghadapi TSM. Maka kami mengimbau kepada masyarakat jika ada aparat negara atau sumber daya negara yang digunakan untuk TSM, jangan ragu untuk melaporkan karena kebenaran demokrasi akan menentukan masa depan Sumut dan Indonesia,” pungkasnya. (wol/man/d2)
Editor: AGUS UTAMA
