Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku harus bersifat adil dan tidak hanya melayani kepentingan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyoroti bahwa penentuan kuota impor yang hanya menguntungkan perusahaan tertentu tidaklah masuk akal. Sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang dapat menghambat neraca perdagangan negara.
Shinta Kamdani, Ketua Apindo, menyoroti upaya untuk melakukan keseimbangan ulang dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik selama masa pemerintahan Donald Trump. Dalam hal ini, Apindo terus berkomunikasi dengan mitra dagang di AS untuk memahami situasi yang terjadi. Mereka fokus pada komoditas seperti kapas dan jagung, yang menjadi perhatian utama dalam tren impor saat ini.
Seiring dengan upaya untuk mengatasi dampak dari tarif timbal balik AS, Apindo mendorong agar impor komoditas tersebut langsung diarahkan ke industri dan bukan melalui pihak ketiga. Dengan demikian, upaya untuk menyeimbangkan perdagangan internasional dapat dilakukan dengan lebih efektif. Langkah-langkah konkret dilakukan untuk memastikan bahwa kuota impor tidak hanya menguntungkan segelintir perusahaan besar, melainkan juga mendukung pertumbuhan industri dalam negeri secara keseluruhan.
