Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Kebijakan seperti reklasifikasi mitra sebagai karyawan atau pemberian manfaat setara karyawan dapat menurunkan pendapatan UMKM yang bergantung pada platform digital dan meningkatkan angka pengangguran. Hal ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai penopang ekonomi nasional, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, gejolak sosial politik, dan kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri.
Industri ojol, taksol, dan kurol saat ini berkontribusi sebesar 2% PDB. Jika status mitra pengemudi berubah menjadi karyawan, hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat terserap, sementara sebagian besar akan kehilangan pekerjaan. Akibatnya, aktivitas ekonomi digital menurun dan PDB dapat turun hingga 5.5%, dengan 1.4 juta orang kehilangan pekerjaan.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha menyarankan agar Indonesia melakukan penilaian dampak regulasi terlebih dahulu sebelum mengikuti kebijakan yang serupa dengan negara lain. Beberapa negara yang mereklasifikasi mitra platform menjadi karyawan mengalami risiko seperti penurunan jumlah mitra, peningkatan harga layanan, dan dampak langsung pada pelanggan dan UMKM.
Perubahan status mitra pengemudi dapat menimbulkan efek domino yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Banyak UMKM yang bergantung pada layanan pengantaran dan mobilitas digital akan mengalami penurunan pendapatan, sementara ribuan mitra pengemudi akan kehilangan penghasilan. Selain itu, potensi penurunan investasi dan kepercayaan investor dapat menyebabkan gejolak sosial politik dan penurunan penerimaan pajak negara.
Dampak ekonomi secara langsung dapat mencapai Rp 178 triliun, dengan perubahan status mitra pengemudi berpotensi menyebabkan 1.4 juta orang kehilangan kesempatan pendapatan. Dengan berkurangnya layanan delivery, sektor UMKM dan ekonomi digital dapat mengalami penurunan signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua dampak dan risiko sebelum mengimplementasikan kebijakan yang dapat merugikan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.
