Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi dan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada 22 April 2025. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menekankan pentingnya perbaikan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKPJ disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai laporan terkait urusan pemerintahan daerah dan kebijakan strategis, serta tindak lanjut dari rekomendasi DPRD sebelumnya.
Program dan kegiatan secara umum dinilai telah berjalan sesuai rencana, namun efektivitas dan efisiensi pelayanan publik perlu ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Evaluasi LKPJ juga dianggap sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. DPRD Kabupaten Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi strategis yang telah disampaikan guna memacu pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sebagai hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah, DPRD memberikan beberapa rekomendasi penting seperti pemutakhiran data peserta BPJS, inventarisasi lampu penerangan jalan umum, dan optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Ketua DPRD Asep Noordin menekankan pentingnya mengangkat rekomendasi ini sebagai panduan untuk memperbaiki sektor pemerintahan. Evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan komitmen DPRD untuk mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
