Program Sekolah Rakyat adalah bagian dari inisiatif pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Program ini diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dengan integrasi dengan Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi di bawah 5% pada tahun 2029. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini.
Sebagai contoh, kasus Naila di Makassar, yang tinggal di rumah beratap seng dan tanahnya terlibat sengketa. Melalui Sekolah Rakyat, Naila dan keluarganya menerima bantuan dari berbagai kementerian untuk memperbaiki situasi mereka. Selain memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin, pemerintah juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri secara ekonomi.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjangkau banyak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat yang sudah beroperasi saat ini akan terus diperluas jumlahnya. Dukungan dari pemerintah daerah sangat penting dalam proses pengembangan Sekolah Rakyat, termasuk dalam hal perizinan, akses infrastruktur, air, dan listrik.
Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kesehatan. Program pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan visi besar untuk mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia.
