Kemandirian Antariksa Indonesia dalam Konteks Global
Di tengah kompleksitas persaingan geopolitik antariksa yang semakin intens, Indonesia diharapkan untuk segera mengeksplorasi rencana strategis nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga memberi perhatian pada kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini menjadi sorotan dalam diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Persaingan Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI. Diskusi ini melibatkan berbagai pakar dari berbagai sektor.
Dalam diskusi tersebut, pentingnya Kemandirian Antariksa ditekankan oleh para tokoh nasional dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, dan media. Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN (mantan Kepala LAPAN) menyatakan bahwa penguasaan teknologi antariksa merupakan hal vital untuk menjaga kedaulatan dan daya saing bangsa.
Menanggapi hal tersebut, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menyatakan bahwa ruang antariksa saat ini memiliki nilai strategis yang sama pentingnya dengan domain darat, laut, dan udara. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk tidak ketinggalan dalam masa militerisasi dan rivalitas global. Ada proposal untuk menghidupkan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai wadah koordinasi lintas sektor agar upaya ini dapat berjalan dengan baik.
Dari Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., menyoroti masalah ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Ia menekankan bahwa kemandirian antariksa memegang peran penting dalam ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan. Kemandirian Antariksa menjadi kunci dalam membangun ekosistem antariksa nasional yang solid.
Dari sudut pandang politik, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, mengakui bahwa penguasaan antariksa adalah indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI telah menganggap antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional. Selain itu, harus ada langkah konkret dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) agar tata kelola antariksa dapat ditegakkan dengan baik.
Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, lembaga yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Meskipun Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis, investasi antariksa masih perlu ditingkatkan.
Diskusi ini menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret dan strategi kemandirian antariksa nasional agar Indonesia bukan hanya menjadi penonton dalam persaingan antariksa global. Tanpa komitmen dan aksi nyata, cita-cita menjadi pelaku aktif dalam ekonomi antariksa hanya akan menjadi mimpi di orbit yang tidak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
