Prabowo Subianto, Presiden Indonesia saat ini dan calon pengganti Presiden Joko Widodo, mengeluarkan kritik tajam terhadap teori ekonomi neoliberal dalam pidatonya pada peringatan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli). Dia menyerang keyakinan lama bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di puncak akan akhirnya “menetes” ke masyarakat luas sebagai mitos yang tidak pernah terwujud.
“Bagian 33 dari Konstitusi kita sebenarnya sangat sederhana tetapi secara jelas menetapkan dasar-dasar apa yang akan menjamin dan melindungi negara,” Prabowo memulai. “Karena jika kita berbicara tentang sebuah negara—tentang tujuan sejatinya—tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rakyat merasa aman, bahwa mereka berkembang, bahwa tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Itulah tujuan negara.”
Dia melanjutkan dengan mengakui nilai-nilai demokratis, tetapi menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak memiliki makna jika warga masih menghadapi kesulitan dasar.
“Demokrasi penting—demokrasi formal, demokrasi normatif. Tetapi jika rakyat tidak memiliki tempat tinggal yang layak, jika mereka kelaparan, jika anak-anak terhambat pertumbuhannya, jika orang-orang tidak dapat menemukan pekerjaan—maka itu, bagi saya dan bagi siapa pun yang waras, bukanlah tujuan dari sebuah negara,” tegasnya.
Merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo menekankan bahwa semangat ekonomi sejati terwujud dalam Pasal 33, yang menyerukan ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip kerjasama timbal balik dan solidaritas keluarga—bukan konglomerasi korporat.
“Pasal 33, ayat 1 mengatakan: Ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekerabatan. Kekerabatan—bukan konglomerasi. Seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan seperti satu keluarga besar.”
Dia berpendapat bahwa filosofi ini bertentangan dengan neoliberalisme, yang membenarkan ketimpangan dengan asumsi bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh orang kaya akhirnya akan menguntungkan semua melalui efek “menetes” yang disebutkan.
“Ini bertentangan dengan beberapa aliran pemikiran ekonomi, terutama neoliberalisme. Neoliberalisme mengatakan bahwa tidak masalah jika sekelompok orang menjadi lebih kaya. Itu baik, kata mereka—biarkan beberapa orang menjadi sangat kaya. Karena, menurut teori itu, akhirnya kekayaan akan menetes.”
Namun, Prabowo dengan tegas menolak keabsahan gagasan tersebut.
“Dalam kenyataannya, menetes itu terlalu lama. Sudah 200 tahun dan kita masih menunggu. Kita semua akan mati saat itu terjadi,” katanya sambil diapresiasi. “Ini tidak benar—kekayaan tidak menetes. Pernahkah Anda merasakan sesuatu menetes? Bahkan tidak sebentuk pun, bukan?”
Pernyataan Prabowo sejalan dengan visi luasnya untuk memperkuat ekonomi yang berpusat pada rakyat, tertanam dalam mandat konstitusi untuk melayani semua warga—bukan hanya elitenya. Pidatonya memperkuat komitmennya terhadap kebijakan ekonomi inklusif dan penolakan terhadap model-model yang mempertahankan ketimpangan.
