Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan, terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Meskipun perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Polemik ini terus menjadi perhatian masyarakat, dengan harapan akan mendapatkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
