Transformasi lanskap ancaman terhadap kedaulatan negara di masa kini tidak lagi terbatas pada penggunaan kekuatan militer secara konvensional; kini, ruang siber telah memunculkan dimensi baru bagi perang informasi. Platform digital menjadi ladang subur untuk menyebarkan disinformasi, mengatur persepsi publik, dan mempengaruhi arah opini demi kepentingan tertentu, sehingga mengancam fondasi demokrasi modern.
Keterlibatan aktor domestik dan internasional dalam menyusun serta menjalankan operasi informasi menjadikan situasi semakin rumit. Dengan keterpaduan aksi dari dalam dan luar negeri, masyarakat serta otoritas kerap menemui tantangan besar dalam membedakan mana serangan informasi internal dan mana yang diorkestrasi oleh kekuatan asing.
Salah satu gambaran nyata dari kompleksitas masalah ini dapat dilihat pada pemilihan presiden Taiwan tahun 2020. Berbagai modus campur tangan digital terjadi secara sistematis di wilayah tersebut. Pemerintah dan media pro-Beijing ditengarai aktif mendiskreditkan demokrasi Taiwan melalui pemberitaan tendensius. Dari sisi lain, peternakan konten dari Malaysia dan negara lain memproduksi artikel-artikel berkualitas rendah untuk membombardir algoritma media sosial seperti Facebook dan YouTube, menggiring arus informasi agar selaras dengan kepentingan tertentu.
Lebih jauh lagi, para influencer lokal Taiwan kerap menjadi penyebar pesan propaganda tanpa sadar, karena mereka hanya mengikuti tren atau narasi populer yang ternyata didesain oleh pihak luar. Tiga narasi utama dibangun dengan konsisten: mempertanyakan kredibilitas demokrasi, melabeli Presiden Tsai Ing-wen sebagai boneka asing, dan menggunakan tragedi di Hong Kong sebagai argumen bahwa demokrasi menyebabkan kekacauan.
Di antara upaya itu, pesan berantai di aplikasi LINE juga digunakan untuk menanamkan ketakutan tak berdasar, seperti penyebaran isu bahwa mendatangi tempat pemungutan suara akan meningkatkan risiko tertular penyakit tertentu. Serangkaian strategi ini secara langsung menargetkan proses demokratis dan memperlemah kepercayaan masyarakat pada sistem pemilihan umum.
Yang menarik, mesin operasi informasi sering kali tidak dijalankan langsung oleh institusi pemerintahan atau militer negara tertentu. Sebaliknya, berbagai peran vital dimainkan oleh perusahaan hubungan masyarakat, kelompok influencer, dan peternakan konten yang motivasinya didorong keuntungan ekonomi. Perpaduan aktor-aktor non-negara ini menjadikan garis pemisah antara urusan domestik dan pengaruh eksternal semakin kabur.
Menurut Broto Wardoyo, akademisi dan Ketua Departemen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, kehadiran aktor non-negara dalam serangan informasi memperkuat sifat hibrida dari ancaman siber. Ia menyatakan bahwa aksi-aksi seperti ini bisa datang dari mana saja, dan sering kali penentuan asal usul ancaman menjadi amat sulit.
Konsekuensi dari operasi ini sangat serius. Selain munculnya kebingungan dan keraguan di masyarakat, tingkat polarisasi antarwarga juga meningkat. Masyarakat kemudian cenderung mencari ruang gema di dunia maya yang hanya memperkuat sudut pandangnya sendiri. Runtuhnya kepercayaan pada demokrasi pun kerap terjadi, sementara sebaliknya, sistem politik otoritarian dipromosikan sebagai solusi “stabil”.
Dampak akhirnya adalah keretakan demokrasi dapat terjadi secara sistemik melalui operasi siber, tanpa perlu melibatkan kekerasan fisik sama sekali.
Pelajaran yang sangat penting dapat diambil oleh Indonesia dari kasus Taiwan. Ancaman digital bukan sekadar isu di Asia Timur, tetapi merupakan fenomena global yang berpotensi terjadi di negara mana pun, terutama yang memiliki lanskap digital luas dan sistem pemerintahan terbuka seperti Indonesia. Dengan jumlah pengguna internet tertinggi di Asia Tenggara, Indonesia sangat rentan terhadap rekayasa narasi berbasis digital yang mungkin dijalankan oleh pihak luar dan disebarkan via aktor domestik.
Jika pelajaran dari Taiwan tidak segera diterapkan, maka narasi-narasi eksternal yang masuk lewat tangan-tangan lokal bisa menambah kerumitan polarisasi yang sudah ada. Ke depan, dibutuhkan kewaspadaan tinggi dan penegakan kedaulatan digital agar republik ini tidak gamang dalam membedakan mana tantangan dalam negeri dan mana pengaruh luar yang terkadang datang lewat jalur-jalur sulit terdeteksi. Keberhasilan menjaga ruang digital berarti memperkuat pertahanan tanpa harus mengandalkan kekuatan militer semata.
Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia
