Rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek bersama OPD mitra membahas rancangan anggaran dan kerja APBD 2026. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I menyoroti bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu meningkatkan capaian dan kemampuan dalam menyusun rencana kerja yang sesuai dengan kondisi fiskal daerah. Ketua Komisi I, Husni Tahir Hamid, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya harus menjadi dasar perhitungan dalam perencanaan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa program-program yang diusulkan harus didasarkan pada hasil kinerja yang nyata, bukan hanya sekadar formalitas.
Husni juga menyoroti masalah SDM dalam OPD, dimana ia menilai bahwa penambahan pegawai perlu dikaji ulang mengingat kinerja yang belum optimal dari pegawai yang ada saat ini. Perencanaan anggaran juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan realitas kebutuhan riil di Bagian Hukum Setda Trenggalek. Husni menekankan bahwa rencana kerja OPD tahun 2026 harus lebih dari sekedar rutinitas dan harus mendukung arah kebijakan besar daerah seperti target zero carbon dalam RPJMD Trenggalek.
Kesimpulannya, evaluasi yang serius terhadap perencanaan dan penganggaran menjadi kunci agar Trenggalek dapat mengatasi keterbatasan fiskal dan menghasilkan rencana yang mampu membawa daerah itu keluar dari kondisi yang ada. Dengan demikian, perencanaan harus benar-benar mengarah pada kemajuan yang signifikan bagi Trenggalek secara keseluruhan.
