Penanganan banjir di Aceh Tamiang telah dibahas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menyatakan bahwa penanganan hari pertama sesuai prosedur. Ini menanggapi tuduhan keterlambatan penanganan dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Evakuasi awal menjadi tanggung jawab BPBD kabupaten atau kota, yang berkoordinasi dengan TNI dan Polri saat bencana terjadi.
Distribusi logistik ke Aceh Tamiang telah dimulai sejak 6 Desember 2025 melalui akses darat yang dibuka. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turun langsung ke lapangan untuk meninjau fasilitas kesehatan dan membantu pembersihan lumpur bersama tim gabungan.
BNPB menjelaskan bahwa perahu karet berlogo BNPB yang bocor merupakan hibah lama yang telah diserahkan kepada BPBD daerah. Pemeliharaan alat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Perahu tambahan baru tiba pada 1 Desember 2025, sehingga insiden perahu bocor terkait aset BPBD Aceh Tamiang, bukan BNPB secara langsung.
Ditpolairud Polda Aceh menyediakan perahu tambahan untuk membantu penyeberangan bantuan ke wilayah yang masih terisolasi. Distribusi bantuan tetap diprioritaskan untuk wilayah sulit dijangkau seperti Aceh Tengah, yang memerlukan dropping bantuan menggunakan helikopter, berbeda dengan Aceh Tamiang yang sudah dapat diakses melalui jalur darat.
