Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 51,81 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Dana ini diumumkan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu, 7 Desember 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci alokasi dana untuk Aceh sebesar Rp 25,41 triliun, Sumatera Utara Rp 12,88 triliun, dan Sumatera Barat Rp 13,52 triliun. Selain itu, dana segar Rp 4 miliar diberikan kepada 52 kepala daerah, dengan tambahan Rp 20 miliar per provinsi untuk memulai proses pemulihan.
Namun, pemulihan pasokan listrik terhambat oleh kerusakan berat pada jaringan transmisi SUTET, yang merupakan jalur utama penyaluran listrik. Meskipun Sumatera Bagian Utara memiliki surplus daya sejak 2017, kerusakan infrastruktur menghambat distribusi energi. PLN bekerja sama dengan TNI dan Polri menggunakan pesawat Hercules, helikopter, dan tim teknis untuk mengirimkan genset dan peralatan penting ke daerah terdampak.
Meskipun demikian, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan distribusi BBM dan LPG tetap lancar, bahkan menggunakan jalur udara saat akses darat rusak. Presiden Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi praktik korupsi dalam penanganan bencana dan mendesak penegak hukum untuk mengawasi dan menindak pelaku korupsi. BPH Migas juga menyetujui permintaan tambahan BBM untuk memastikan pasokan energi selama masa tanggap darurat.
Pemerintah menegaskan komitmen “No One Left Behind” dalam penanganan bencana, memastikan semua warga terdampak menerima bantuan secara adil. Dengan anggaran besar dan kerjasama lintas lembaga, diharapkan proses pemulihan berjalan cepat dan menyeluruh di wilayah terdampak.
