Sebuah kebakaran yang terjadi di Unit 1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bengkayang, Kalimantan Barat, telah menimbulkan desakan dari masyarakat agar PT PLN (Persero) dan anak perusahaannya untuk mengumumkan hasil investigasi secara terbuka. Meskipun klaim bahwa situasi telah “aman dan terkendali” sudah disampaikan, namun hal tersebut dianggap belum memenuhi standar akuntabilitas publik. Insiden kebakaran di fasilitas tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa serta tidak berdampak pada pasokan listrik Kalimantan Barat.
Namun, Padepokan Hukum Indonesia menanggapi pernyataan resmi PLN Indonesia Power dengan menekankan perlunya transparansi yang penuh. Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia, menegaskan bahwa insiden di objek vital nasional (Obvitnas) harus ditangani dengan transparansi penuh, bukan hanya sebagai masalah internal teknis belaka. Menurutnya, keterbukaan dalam hasil investigasi bukanlah pilihan, namun merupakan kewajiban hukum, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Mus Gaber juga menyatakan bahwa komitmen PLN untuk menyajikan informasi terbuka harus diimplementasikan secara nyata, bukan hanya berhenti pada narasi yang bersifat normatif.
Sebagaimana dampak potensial insiden kebakaran di PLTU Bengkayang, masyarakat berhak mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut dan apakah telah dilakukan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan benar. Mus Gaber menekankan pentingnya evaluasi yang transparan terhadap insiden tersebut, serta perlunya langkah-langkah korektif dan pencegahan yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ia juga meminta PLN Indonesia Power untuk memberikan ruang bagi audit independen jika diperlukan, guna menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Artinya, kejadian kebakaran PLTU Bengkayang bukan hanya sebagai ujian kemampuan PLN dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik, namun juga merupakan kesempatan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
Semua informasi yang disampaikan mus Gaber sebagai Ketua Padepokan Hukum Indonesia memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara transparan penyebab dan langkah-langkah korektif dari insiden kebakaran di PLTU Bengkayang. Selain itu, dengan keterbukaan yang terjaga, akan mencegah ruang spekulasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PLN Indonesia Power. Sehingga, publik dapat lebih yakin bahwa tindakan preventif dan peningkatan akan dilakukan demi menghindari insiden serupa di masa yang akan datang.
Investigasi Kebakaran PLTU Bengkayang: PLN Didesak Transparan
