Universitas Indonesia, melalui Program Magister Hubungan Internasional, baru-baru ini menyelenggarakan kuliah tamu yang menjadi bagian penting dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini bertujuan membahas lebih dalam perihal profesionalisme dan perjalanan karier di lingkungan militer, dengan menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi hubungan sipil–militer dalam sistem demokrasi Indonesia.
Kuliah tamu yang digelar pada tanggal 4 Maret 2026 ini dihadiri oleh tokoh penting di bidang politik dan studi pertahanan, yakni Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie), Beni Sukadis, M.Si. (peneliti Lesperssi), serta Yudha Kurniawan, M.A. (peneliti Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie). Ketiga pembicara membagikan perspektif mereka dalam diskusi yang berlangsung dinamis.
Forum diskusi ini dirancang untuk memberikan wawasan tentang persoalan struktural dan tantangan yang dihadapi oleh militer Indonesia untuk membangun profesionalismenya. Salah satu fokus utama pembahasan adalah dinamika perjalanan karier prajurit dan perwira TNI, serta peran aktor politik dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan sipil dan kebutuhan organisasi militer.
Dr. Aditya Batara Gunawan memulai diskusi dengan menyoroti pengaruh perkembangan politik kontemporer terhadap karier militer. Ia menekankan bahwa situasi politik yang didominasi kepemimpinan populis kerap membawa perubahan dalam mekanisme pembentukan dan promosi perwira militer, terutama karena hubungan personal antara elite politik dan pejabat militer strategis.
Lebih jauh, Aditya menjelaskan bahwa dalam praktiknya, promosi jabatan di militer sering dihadapkan pada tarik menarik antara meritokrasi dan kekuatan jaringan personal internal. Hal ini memperlihatkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya dapat membendung kecenderungan personalisasi kekuasaan yang dapat terjadi di tataran puncak.
Menurut Aditya, kondisi seperti ini mengurangi efektivitas mekanisme pengawasan sipil. Ketika pemilihan pejabat strategis lebih ditentukan oleh relasi pribadi ketimbang pencapaian profesional, peran institusi pengawasan bisa makin sempit.
Fenomena ini lantas memunculkan pertanyaan baru mengenai batas intervensi aktor sipil dalam proses promosi jabatan tinggi di tubuh TNI. Polemik tentang siapa yang paling berwenang menentukan pimpinan militer tertinggi bahkan menjadi perdebatan di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia.
Penjelasan Aditya mengenai perbandingan internasional menunjukkan bahwa sistem hubungan sipil–militer sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di sejumlah negara, penunjukan pimpinan militer tertinggi mendapat kontrol ketat dari legislatif, sementara di negara lain didominasi eksekutif, dan ada pula negara yang menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah tanpa keterlibatan legislatif, seperti Inggris.
Perbedaan sistem ini menggambarkan tidak adanya desain institusional yang benar-benar seragam untuk menjaga hubungan sipil–militer yang sehat. Namun demikian, berbagai mekanisme tersebut dibangun dalam upaya menjaga integritas dan akuntabilitas di bidang pertahanan.
Beni Sukadis mengambil sudut pandang bahwa profesionalisme militer baru bisa terwujud apabila didukung penuh oleh lembaga sipil yang kuat dan sistem pemerintahan demokratis. Bagi Beni, indikator profesionalisme mencakup pendidikan prajurit yang memadai, kesejahteraan personel, serta dukungan teknologi dan sistem senjata yang layak.
Transformasi profesionalisme TNI mulai semakin nyata setelah era Reformasi. Kebijakan pemisahan TNI dan Polri, pemberlakuan Undang-Undang Pertahanan, serta pengesahan Undang-Undang TNI menjadi landasan penting agar TNI berperan sebagai alat pertahanan dan bukan institusi politik.
Akan tetapi, Beni juga menggarisbawahi bahwa promosi jabatan strategis di lingkungan militer masih sering diwarnai pertimbangan personal. Kontestasi antara meritokrasi dan kedekatan dengan elite politik menjadi isu krusial yang dapat berdampak pada kualitas pemimpin di masa depan.
Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI yang kerap tidak sepenuhnya mengikuti pola rotasi antarmatra. Misalnya, transisi kepemimpinan TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat, menunjukkan adanya faktor politik di balik penunjukan tersebut.
Yudha Kurniawan melengkapi diskusi dengan menyoroti tantangan struktural dalam sistem karier militer di Indonesia. Berdasarkan penelitiannya, jalur karier ideal menuju brigjen memerlukan waktu 25 hingga 28 tahun, namun masih terjadi penumpukan perwira tinggi karena minimnya jabatan strategis yang bisa diisi.
Masalah ini, menurut Yudha, disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari kapasitas lembaga pendidikan yang terbatas, sistem promosi yang cenderung bottleneck, ketimpangan sumber daya manusia, hingga keterbatasan anggaran dan fasilitas pelatihan.
Keterbatasan struktur ini berdampak pada regenerasi kepemimpinan serta perkembangan profesionalisme TNI secara umum. Akibatnya, banyak perwira yang akhirnya stagnan dan kurang mendapatkan kesempatan promosi sebagaimana mestinya.
Kuliah tamu tersebut diharapkan bisa memperkaya spektrum pengetahuan mahasiswa, memperluas pemahaman perihal hubungan sipil–militer, sekaligus mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis mengenai pengelolaan organisasi pertahanan di bawah sistem demokrasi Indonesia.
Dalam forum ini, para peserta diajak untuk merenungkan kembali relasi timbal balik antara aktor sipil dan militer serta pentingnya menempatkan profesionalisme sebagai fondasi utama dalam pengelolaan TNI. Diskusi mendalam ini juga mengajak semua pihak untuk tidak mempolitisasi isu karier militer, melainkan melihatnya sebagai bagian dari penataan organisasi supaya organisasi militer tetap solid dan adaptif.
Pentingnya menjaga keseimbangan antara kontrol sipil dengan otonomi internal militer menjadi pesan utama dalam diskusi tersebut. Ketidakseimbangan dalam relasi keduanya dapat menimbulkan risiko terhadap tata kelola pertahanan negara secara demokratis.
Terlebih lagi, di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang, muncul kekhawatiran akan peningkatan peran militer dalam urusan sipil. Oleh sebab itu, menjaga prinsip demokrasi dan memperkuat profesionalisme militer menjadi tantangan strategis yang terus harus dihadapi oleh Indonesia.
Akhirnya, kuliah tamu ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk memahami fenomena global serta mengembangkan gagasan baru dalam pembaruan sektor keamanan nasional. Di tengah tantangan democratic backsliding yang disebut-sebut sejumlah akademisi, mempertebal kontrol sipil dan mendorong meritokrasi di tubuh militer menjadi kebutuhan mendesak.
Melalui dialog akademik semacam ini, diharapkan para mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah nyata di balik hubungan sipil–militer dan mengambil peran aktif dalam memperjuangkan praktik pertahanan negara yang profesional, demokratis, dan modern.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
