Pada tanggal 4 Maret 2026, Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia menggelar sebuah kuliah tamu bertajuk politik pertahanan dan profesionalisme militer sebagai bagian dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan. Acara ini bertujuan memperdalam wawasan tentang bagaimana perkembangan profesionalisme militer mempengaruhi struktur karir dan hubungan antara militer dengan institusi sipil di tengah perubahan politik nasional. Diskusi yang bersifat terbuka ini menghadirkan tiga pakar, yaitu Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si. dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan, M.A. dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie, yang membagikan opini dan hasil riset mereka mengenai tata kelola karir militer di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Aditya menekankan bahwa iklim politik nasional yang didominasi gaya kepemimpinan populis berpengaruh terhadap proses penjenjangan karir militer. Ia menyoroti bahwa penempatan perwira pada posisi strategis tidak jarang dipengaruhi oleh relasi personal antara pemimpin sipil dan militer. Ketika norma profesional menjadi bertabrakan dengan dinamika politik, keputusan promosi sering kali sarat unsur personal dan menimbulkan pertanyaan akan objektivitas serta mekanisme pengawasan sipil yang ideal dalam struktur militer. Fenomena personalized politics di tubuh TNI pada akhirnya menimbulkan diskusi tentang batasan yang jelas antara ranah sipil dan militer, khususnya dalam pengambilan keputusan penting seperti pemilihan Panglima TNI.
Yudha menambahkan bahwa di dunia internasional, pola hubungan sipil–militer dan tata cara penunjukan pimpinan tertinggi di tubuh militer sangat beragam. Ada negara demokrasi yang mewajibkan persetujuan legislatif untuk mengangkat Panglima, sementara di negara lain wewenang ini sepenuhnya ada di eksekutif, bahkan tanpa persetujuan parlemen seperti di Inggris. Ragam model ini menegaskan bahwa tidak ada satu pola mutlak dalam menjalankan relasi tersebut, yang penting adalah adanya sistem kontrol yang sehat dan selaras dengan prinsip demokrasi.
Beni pada bagian lain menyoroti pentingnya membangun profesionalisme militer melalui sistem kontrol sipil demokratis. Menurutnya, profesionalisme tercapai jika institusi militer dilengkapi SDM yang terlatih dan sejahtera, serta didukung alat utama dan sarana yang memadai. Sejak era Reformasi, TNI mengalami transformasi besar lewat pemisahan institusional dengan Polri dan penegasan dalam Undang-Undang bahwa militer tidak diperbolehkan berpolitik. Namun masalah lama masih kerap muncul di proses promosi jabatan, di mana jaringan kedekatan personal dengan elite politik masih menjadi salah satu faktor penentu sehingga menimbulkan keraguan atas meritokrasi dalam pengangkatan perwira.
Beni juga menyoroti kasus nyata mengenai pola rotasi antar-matra—misalnya, suksesi Panglima dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang keduanya dari Angkatan Darat—sebagai contoh betapa pertimbangan subjektif dan politik bisa mengesampingkan rotasi antar-matra yang seharusnya berjalan sesuai asumsi publik. Hal ini menunjukkan belum konsistennya prinsip meritokrasi serta masih kuatnya pengaruh preferensi pemimpin politik dalam struktur organisasi militer.
Persoalan ketimpangan antara jumlah perwira dan jabatan yang tersedia juga dibahas secara rinci oleh Yudha. Dalam idealitas, perjalanan seorang perwira hingga pangkat Brigadir Jenderal memakan waktu sekitar dua setengah dekade, namun kenyataan di lapangan berbeda karena struktur jabatan tidak mampu mengakomodir seluruh personel yang layak naik pangkat. Hal ini menyebabkan stagnasi di tingkat perwira tinggi dan memperlambat regenerasi kepemimpinan. Masalah lain seperti keterbatasan anggaran, fasilitas pendidikan, dan rekrutmen juga memperumit proses perkembangan karir di tubuh TNI sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun rantai komando yang efektif.
Kuliah tamu ini diharapkan menjadi kontribusi intelektual bagi para mahasiswa agar mampu memetakan tantangan sektor pertahanan Indonesia dengan kacamata kritis dan mendalam. Diskusi antarpraktisi, peneliti, dan akademisi memberikan banyak sudut pandang bagi penguatan profesionalisme militer sekaligus menjaga prinsip demokrasi dalam praktik hubungan sipil–militer di tanah air.
Menariknya, tema ini menjadi semakin relevan karena banyak pengamat mengkhawatirkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Muncul pertanyaan tentang penegasan batas otoritas militer dan sipil. Seringkali diskursus nasional hanya menyoroti ekspansi militer ke ranah sipil, padahal tumbuh atau tidaknya kontrol sipil juga terletak pada kapasitas sipil itu sendiri dalam mengatur, membatasi, dan mengambil peran utama dalam tata kelola negara. Dominasi sipil tanpa dasar profesional di militer kadang justru bisa kontra produktif, sehingga pengaturan pola karir dan promosi di TNI semestinya lebih mengutamakan strategi internal militer. Praktik ini lazim dijumpai di negara-negara demokrasi maju, di mana kebijakan institusional organisasi militer tetap dalam kerangka demokrasi namun otonom secara profesional. Panjang diskusi ini memperlihatkan pentingnya kesinambungan dialog antara sipil dan militer demi mencapai keseimbangan antara keberlanjutan profesionalisme TNI dan kelangsungan prinsip negara demokrasi.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
