Gambaran perkembangan desa di Indonesia belakangan ini menunjukkan dinamika yang menarik. Dua sumber resmi pemerintah memberikan gambaran tentang pembangunan desa dari sudut pandang berbeda. Badan Pusat Statistik melaporkan lewat Podes 2025 bahwa ada peningkatan kapasitas administratif dan pembangunan infrastruktur di desa-desa. Sementara Kementerian Desa juga mencatat lonjakan jumlah desa berstatus maju dan mandiri berdasarkan KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025.
Akan tetapi, jika dicermati lebih dalam, kedua data tersebut menyiratkan hal yang sama—yaitu adanya ketimpangan antara kemajuan administratif dan perkembangan struktur ekonomi desa. Lonjakan status administrasi belum cukup kuat untuk benar-benar mengubah wajah ekonomi perdesaan.
Melihat struktur nasional, sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di desa. Dari total lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa, sekitar 75 ribu adalah desa. Sebanyak 20.503 desa telah masuk kategori mandiri dan 23.579 desa sudah berstatus maju. Sementara itu, 21.813 desa masih berkembang, dan sisanya tertinggal maupun sangat tertinggal. Walau lebih setengah desa telah naik kelas secara administratif, fondasi ekonomi desa masih berputar di tempat.
Peningkatan status desa selama satu dekade terakhir dipicu oleh investasi infrastruktur dan kucuran dana desa. Namun, pembangunan fisik belum diimbangi perbaikan ekonomi riil. Sebagian besar desa mengandalkan sektor pertanian. Lebih dari 67 ribu desa memiliki masyarakat yang menggantungkan hidupnya di bidang ini. Pengolahan komoditas pun cenderung sederhana, sehingga nilai tambahnya masih rendah.
Perkembangan akses ke pembiayaan juga mulai terasa, seperti lewat Kredit Usaha Rakyat yang sudah dinikmati lebih dari 63 ribu desa. Konektivitas telekomunikasi membaik di banyak wilayah, tetapi pemerataan kualitasnya belum tercapai terutama di daerah terpencil.
Sementara produk unggulan desa sudah ada di lebih dari 25 ribu desa, potensi ini belum sepenuhnya terhubung dengan rantai pasok pasar yang lebih luas. Hal tersebut diikuti oleh tingkat kemiskinan desa yang relatif tinggi, sekitar 11%, nyaris dua kali lipat dari daerah urban. Kemiskinan di desa juga ditandai tingkat kedalaman yang lebih besar, menunjukkan kerentanan kesejahteraan yang signifikan. Di sisi lain, masyarakat perkotaan mampu memaksimalkan nilai ekonomi dari sumber daya yang sama.
Tantangan terbesar kini adalah pembenahan pola ekonomi desa yang masih terfragmentasi serta tingkat produktivitas yang rendah. Perlu langkah transformasi ekonomi yang lebih tajam, tidak lagi sekadar membangun jalan dan jembatan. Upaya untuk mengurangi disparitas desa-kota mesti menempatkan penguatan ekonomi sebagai prioritas.
Salah satu solusi yang banyak diulas adalah peran koperasi. Koperasi mampu menjadi titik temu kepentingan ekonomi lokal, seperti yang juga ditegaskan World Bank dalam kajiannya pada 2006. Koperasi diyakini dapat memberdayakan masyarakat desa, membuka akses permodalan, serta memperkuat daya tawar petani dan pelaku usaha kecil. Soliditas koperasi mampu merajut solidaritas ekonomi di tingkat komunitas, menjadi jembatan untuk memperkuat posisi tawar dan memperluas jejaring pemasaran dan teknologi.
Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan kebijakan yang diusung pemerintah untuk memperkuat konsolidasi ekonomi desa. Koperasi diharapkan bisa mengumpulkan kekuatan pelaku usaha yang skalanya kecil dan tersebar agar mampu masuk ke pasar yang lebih besar. Namun efektivitas program ini sangat dipengaruhi desain kebijakan dan implementasinya.
Laporan CELIOS menyoroti bahwa kebijakan koperasi yang bersifat top-down dan tidak memperhatikan kondisi nyata di lapangan bisa menimbulkan masalah baru, seperti rendahnya kapasitas dan lemahnya kelembagaan ekonomi desa. Ini menjadi alarm untuk memastikan bahwa intervensi perlu menyesuaikan kebutuhan aktual, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Percepatan implementasi kebijakan menjadi tantangan lain yang tak kalah penting. Akselerasi diminta langsung Presiden agar koperasi desa segera operasional mulai Agustus mendatang. Pemerintah menuntut gerak cepat dalam merekrut, mendidik, dan melatih sumber daya manusia untuk koperasi desa.
Keterlibatan TNI dalam percepatan ini menjadi strategi penting. Jaringan teritorial TNI yang menjangkau pelosok desa dan pengalaman program pembangunan berbasis lokal menjadi aset tersendiri. Infrastruktur yang dimiliki TNI bisa menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pelaksanaan di lapangan, baik dalam pendistribusian, pendampingan, hingga penguatan SDM. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, juga menggarisbawahi bahwa sinergi bersama TNI diharapkan mampu menekan biaya dan mempercepat pembangunan koperasi Merah Putih.
Target pemerintah tetap sama: agar program koperasi berjalan optimal mulai Agustus 2026. Tetapi percepatan ini harus mengikuti pola koordinasi lintas sektoral yang kuat. Instruksi Presiden terkait Koperasi Merah Putih menjadi pijakan dasar agar setiap langkah saling terintegrasi.
Jika proses berjalan tanpa koordinasi yang matang, bukan tidak mungkin percepatan akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Namun bila dijalankan sesuai kebutuhan desa, mengedepankan partisipasi dan terhubung dalam ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan, koperasi diyakini mampu mengurangi disparitas struktural antara desa dan kota serta membuka peluang kesejahteraan yang lebih setara.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
