Dalam beberapa waktu terakhir, sering terlihat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke berbagai negara. Aksi ini kerap meramaikan pemberitaan dan menjadi perbincangan masyarakat. Momen-momen saat Presiden bertemu dengan pemimpin negara lain, menghadiri forum global, hingga diskusi bilateral dengan pejabat internasional berulang kali mendapat sorotan media.
Namun demikian, tidak semua respons masyarakat bersifat apresiatif. Banyak warganet di platform digital melontarkan pertanyaan-pertanyaan, seperti “Mengapa Presiden sering bepergian ke luar negeri?” serta “Apa dampak nyata dari kunjungan tersebut?” Sikap kritis semacam ini dapat dimengerti, sebab kegiatan politik luar negeri sering kali tampak jauh dari keseharian rakyat atau dinilai tidak sejelas proyek fisik seperti perbaikan jalan.
Padahal, di tengah situasi global yang sedang penuh ketidakpastian seperti saat ini, diplomasi menjadi kunci penting agar Indonesia tetap memiliki pengaruh dan bisa ikut menentukan arah perkembangan dunia. Tercatat, selama kurang lebih delapan belas bulan pertama masa pemerintahan, Presiden Prabowo sudah menyelesaikan puluhan perjalanan ke luar negeri. Langkah ini menunjukkan Indonesia berupaya menegakkan perannya di tingkat internasional.
Isu tentang frekuensi aktivitas diplomatic pimpinan nasional juga muncul dalam diskusi IR Youth Talks di Universitas Indonesia, Depok, yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Anggy Pasaribu, selaku moderator diskusi sekaligus jurnalis, menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan lebih terkait makna strategis dari diplomasi yang dilakukan. Menurutnya, banyak rakyat yang sekadar melihat keaktifan Indonesia, namun kurang memahami apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan di balik kunjungan tersebut.
Ia menyoroti betapa saat ini dunia menghadapi sejumlah tekanan. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok makin terbuka, dampak invasi Rusia ke Ukraina belum sepenuhnya mereda, dan konflik di Timur Tengah menambah beban ekonomi global. Semua ini tidak sekadar wacana besar, karena efeknya sudah merasuk ke dalam kehidupan rakyat melalui perubahan harga energi, gangguan pasokan barang, serta fluktuasi ekonomi secara umum.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas dalam pemaparannya menuturkan bahwa fragmentasi politik global menjadi semakin tajam, memberikan risiko lebih nyata bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, negara ini dituntut bergerak aktif dan tidak bisa hanya menunggu perkembangan dari luar. Indonesia harus tetap membangun dan memelihara hubungan dengan banyak pihak agar bisa menavigasi perubahan dunia.
Dalam hal kebijakan, Indonesia masih memegang teguh politik luar negeri bebas aktif. Namun demikian, pendekatannya sekarang semakin lentur dan mengikuti dinamika global. Dalam teori hubungan internasional, strategi ini dikenal sebagai hedging, di mana Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan tanpa harus berpihak secara total pada satu blok mana pun. Bahkan, menurut Broto Wardoyo dari UI, kini berkembang ke arah resilience-based hedging, yaitu tak hanya menjaga fleksibilitas dalam hubungan internasional, tetapi juga memperkuat daya tahan di dalam negeri agar Indonesia makin tahan guncangan dunia.
Keaktifan Indonesia di G20, ASEAN, BRICS, dan forum global lain bukan sekadar kehadiran simbolis atau ikut meramaikan panggung dunia, melainkan upaya memperluas ruang manuver agar Indonesia tetap punya posisi tawar di tengah kompetisi geopolitik. Namun, seringkali penjelasan mengenai tujuan mendalam aktivitas ini kurang sampai ke masyarakat. Yang biasanya muncul justru hanya gambar-gambar pertemuan, informasi agenda, atau sekilas narasi seremonial, sehingga diplomasi pemerintah acap dipandang hanya sebagai kegiatan elit yang jauh dari kehidupan sehari-hari.
Anggy menegaskan, kendala utama bukan pada absennya strategi pemerintah, melainkan pada masih jauhnya bahasa diplomasi dari pemahaman masyarakat umum. Istilah dan konsep sering terasa terlalu rumit dan mengawang-awang. Padahal, di era digital, persebaran informasi semakin deras, dan narasi sederhana lebih mudah menguasai ruang publik. Bila pemerintah gagal menjelaskan dampak langsung diplomasi terhadap ekonomi, keamanan, investasi, bahkan lapangan kerja, maka wacana lain yang lebih populis akan lebih mudah mendominasi opini publik.
Oleh karena itu, komunikasi publik seharusnya menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri, bukan sekadar pelengkap formalitas. Pemerintah perlu rutin menghadirkan penjelasan yang lebih konkret tentang alasan setiap langkah diplomasi, serta potensi manfaatnya bagi keresahan ataupun harapan rakyat. Juru bicara negara harus mampu menerangkan, tidak hanya “apa” yang dilakukan, tapi juga “mengapa” dan “untuk siapa”.
Hal serupa berlaku untuk kehadiran pemerintah di media sosial. Perlu ada narasi kebijakan yang tidak sekadar defensif atau bersifat promosi, melainkan memperjelas substansi arah diplomasi dan mengaitkannya langsung dengan kepentingan nasional. Dengan begitu, rakyat tidak lagi menerima diplomasi hanya sebagai isu antar-elite, melainkan memahaminya sebagai strategi penting menuju masa depan bersama.
Akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia saat ini tidak hanya soal bagaimana bersaing atau bekerja sama di panggung internasional, melainkan juga bagaimana membangun pemahaman kolektif di dalam negeri mengenai pentingnya peran tersebut. Diplomasi tidak cukup hanya diukur dari pengakuan luar negeri, tetapi juga dari tingkat pengertian dan dukungan masyarakat dalam negeri terhadap strategi yang dijalankan pemerintah.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
