GMP Elang Timur Kritik Transparansi Layanan SPPG Program MBG
Ketua DPC Makassar GMP Elang Timur, Wandy Roesandy, mengkritik sistem pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tertutup dan minim akses informasi. Menurutnya, transparansi dalam program tersebut sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah potensi penyimpangan.
RDP di DPRD Sulsel Bahas Pelaksanaan Program MBG
Penilaian terhadap SPPG dalam program MBG disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan serta berbagai pihak terkait. Evaluasi dilakukan sebagai respons atas aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai masih kontroversial.
Para mahasiswa dan organisasi kepemudaan, termasuk GMP Elang Timur Indonesia, turut hadir dalam forum tersebut untuk menyuarakan keprihatinan akan kurangnya transparansi dalam program tersebut. Mereka menyoroti masalah pengawasan kualitas makanan, potensi penyimpangan, dan ketidakjelasan terkait legalitas bangunan dapur MBG.
GMP Elang Timur Tawarkan Solusi Teknologi untuk Pengawasan Program MBG
Selain mengkritik, GMP Elang Timur juga memberikan solusi dengan mengusulkan penggunaan teknologi untuk pengawasan program MBG. Mereka menawarkan aplikasi monitoring gratis yang dapat membantu dalam pemantauan distribusi makanan, kualitas layanan, dan penggunaan anggaran secara transparan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan.
Selain itu, mereka juga mengusulkan transformasi pola distribusi bantuan melalui kartu gizi digital sebagai alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, anggaran negara dapat lebih dioptimalkan untuk manfaat langsung anak-anak penerima program MBG.
