Bupati Bondowoso Ungkap Strategi Baru Investasi dan Penyelamatan Perumdam Ijen Tirta
Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, menyampaikan strategi baru terkait investasi dan penyertaan modal Perumdam Ijen Tirta dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso. Komitmen pemerintah daerah untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal menjadi fokus utama dalam pengaturan arah investasi yang baru.
Investasi Berdampak Langsung bagi Masyarakat Lokal
Pada saat Rapat Paripurna DPRD Bondowoso, dua Raperda strategis yakni tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi serta Penyertaan Modal Daerah kepada Perumdam Ijen Tirta menjadi sorotan utama. Bupati Hamid Wahid menekankan pentingnya peran UMKM dan tenaga kerja lokal dalam proses investasi di daerah.
Dalam sambutannya, Hamid Wahid menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah kabupaten terhadap UMKM dan ekonomi lokal telah diatur dalam regulasi yang ada. Investor diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam kegiatan investasi mereka di Bondowoso.
Selain aspek ekonomi, Pemkab Bondowoso juga menyoroti dampak sosial dari investasi besar yang masuk ke daerah. Mekanisme pengendalian investasi telah dirancang untuk mengurangi potensi konflik dan dampak negatif lainnya yang mungkin terjadi di masyarakat.
Perbaikan Tata Kelola Perumdam Ijen Tirta
Selain investasi, perhatian juga ditujukan pada Perumdam Ijen Tirta Bondowoso. Bupati Bondowoso mengakui perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan air minum daerah tersebut. Audit akan dilakukan oleh Inspektorat dan pihak eksternal untuk memastikan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
Penyertaan modal kepada Perumdam akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan hasil audit dan pengawasan melalui kanal resmi pemerintah daerah.
Diharapkan, dengan strategi baru ini, investasi di Bondowoso dapat tumbuh secara berkelanjutan sambil tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal serta meningkatkan pelayanan publik fundamental seperti penyediaan air bersih.
