Anggota DPRD Jember Soroti Kebijakan Konten Medsos bagi ASN
Berbicara tentang kebijakan terkait konten media sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Dhafir Syah memberikan pandangannya. Ia menyatakan bahwa sanksi yang terlalu keras terhadap ASN terkait penggunaan media sosial seharusnya dihindari.
Konten yang Membangun, Bukan Menekan
Dhafir menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam mengelola konten media sosial bagi ASN. Menyadari bahwa ASN juga memiliki nurani dan perasaan, ia menyarankan agar konten yang diunggah bersifat positif dan bermanfaat. Misalnya, di bidang kesehatan, konten yang mempromosikan kegiatan dan edukasi kesehatan dapat lebih banyak diterima oleh masyarakat.
Selain itu, Dhafir juga menyoroti peran guru dalam hal ini. Ia menekankan pentingnya guru dalam memanfaatkan media sosial untuk mengunggah konten yang menunjukkan kreativitas dan potensi sekolah. Dengan begitu, prestasi dan capaian pendidikan dapat lebih dikenal oleh masyarakat, terutama mengingat masih tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Jember.
Kritik terhadap Kebijakan Pemkab Jember
Sementara itu, Ketua PGRI Jember, Abror Budianto juga ikut angkat bicara terkait kebijakan konten media sosial untuk guru yang dikeluarkan oleh Pemkab Jember. Menurutnya, pendekatan yang terlalu keras dan pemberian sanksi kepada guru yang tidak mengunggah konten media sosial bisa merugikan para pendidik tersebut.
Budianto menyarankan agar Pemkab Jember mencabut aturan yang memberatkan guru terkait konten media sosial dan membatalkan sanksi yang sudah diberlakukan. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang menyenangkan dan penuh apresiasi akan lebih memotivasi para guru daripada tekanan dan hukuman.
Dengan demikian, penting bagi pihak terkait untuk mempertimbangkan ulang kebijakan terkait konten media sosial bagi ASN, terutama dalam hal penerapan sanksi yang terlalu memberatkan. Sikap yang mendukung dan membangun akan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi semua pihak.
