Pentingnya Menghormati Proses Hukum dalam Persidangan Menurut MPPI
Jakarta, aspirasipublik.com – Pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara dugaan suap impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menyebut adanya dugaan aliran dana kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menimbulkan perhatian. Namun, Menurut Sekretaris Eksekutif Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MPPI), Woro Kumolo Diah Izmi, SH, hal ini belum bisa dianggap sebagai kebenaran hukum sebelum melewati mekanisme pembuktian yang sah sesuai dengan KUHAP.
Peran Persidangan dalam Menentukan Fakta Hukum
Woro memaparkan bahwa setiap keterangan yang disampaikan dalam persidangan masih merupakan bagian dari proses pembuktian. Belum ada kekuatan hukum yang mengikat sebelum diputuskan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht).
“Keterangan yang disampaikan Jaksa maupun Saksi di persidangan belum otomatis menjadi fakta hukum. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setiap dalil harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP,” jelas Woro kepada wartawan.
Menurut Woro, asas praduga tak bersalah adalah prinsip fundamental yang harus dihormati oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, Penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak langsung menunjukkan kesalahan hukum yang telah dilakukan.
Konsekuensi Hukum terkait Tuduhan Tanpa Bukti
Woro juga mengingatkan bahwa dalam sistem hukum, tuduhan tanpa bukti yang kemudian tidak terbukti melalui proses peradilan dapat dianggap sebagai tindak pidana fitnah. Pasal 434 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sanksi pidana bagi fitnah dengan ancaman penjara atau denda.
Proses hukum harus berlangsung secara adil dan seimbang. Tuduhan yang terbukti benar melalui putusan pengadilan tidak dapat disebut sebagai fitnah. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, maka ada mekanisme hukum untuk melindungi kehormatan individu tersebut.
MPPI menekankan perlunya menghormati independensi Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara dan tidak membuat kesimpulan sebelum semua bukti dipertimbangkan secara lengkap. Pemberitaan media juga diharapkan tetap mengedepankan asas keberimbangan dengan memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Negara Hukum dibangun di atas alat bukti dan proses hukum yang sah. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara tuduhan di persidangan dengan fakta hukum yang telah diputuskan dengan benar oleh pengadilan,” tambah Woro Kumolo Diah Izmi.
Source: Aspirasi Publik
