Pangandaran Siap Menghadapi Tantangan Fiskal di Penghujung Tahun
Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal di penghujung tahun dengan langkah preventif yang tegas dan disiplin. Diskusi panjang di ruang rapat DPRD Pangandaran pada 8 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk menjaga kelangsungan keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Mengevaluasi KUA dan PPAS dengan Ketat
Komisi IV DPRD Pangandaran, yang dipimpin oleh Jalaludin, memeriksa Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Para wakil rakyat bersama OPD mengkaji setiap angka dan target dalam APBD untuk memastikan keselarasan yang presisi antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menegaskan bahwa disiplin anggaran adalah pembelajaran berharga dari masa lalu. Kebiasaan menetapkan belanja tanpa pertimbangan pendapatan yang realistis berujung pada masalah utang daerah yang berlarut-larut.
Efisiensi Anggaran Perlu Dilakukan Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Komisi IV menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa memberikan dampak negatif kepada pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dianggap sebagai prioritas yang harus dipertahankan tanpa kompromi.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan bukan rutinitas birokrasi semata.
Dengan langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah agar tidak terjerumus pada masalah gagal bayar yang merugikan.
