DPRD Pangandaran Siapkan Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi untuk Atasi Krisis Air
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah fokus untuk merumuskan strategi jangka panjang guna mengatasi krisis air yang kerap melanda daerah tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghadapi tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Menghadapi Krisis Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen ini setelah melakukan rapat koordinasi internal bersama para camat di wilayah tersebut. Tujuan rapat tersebut adalah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menekankan bahwa fokus utama dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyempurnakan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dianggap penting agar rencana yang diajukan dapat lebih matang dan berkelanjutan.
Pentingnya Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Langkah-langkah seperti normalisasi sungai saja dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, DPRD mendorong untuk menyusun masterplan tata kelola air yang mencakup berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran mulai terdampak oleh kelangkaan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami defisit pasokan air. Meskipun masih dalam fase panen, namun pihak terkait sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi masalah tersebut pada masa tanam berikutnya.
Dengan berbagai variasi tipe lahan pertanian di Pangandaran, langkah penanganan yang presisi menjadi kunci dalam mengatasi krisis air yang terus berulang di daerah tersebut.
