Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang menjadikan Musyawarah Kerja (Musker) III dan Rapat Pleno Tahun 2026 sebagai forum untuk menyusun rekomendasi organisasi sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al Munawariyah, Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Minggu (4/10/2026).
Forum dibuka secara simbolis oleh Bupati Malang M. Sanusi dan dihadiri ratusan ulama, tokoh masyarakat, jajaran pemerintahan, serta pengurus badan otonom NU. Agenda ini membahas evaluasi tata kelola organisasi, program kerja, dan rumusan rekomendasi bagi pengembangan khidmah NU di Kabupaten Malang.
Rumusan rekomendasi dibawa ke konferensi cabang
Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Malang, KH. Hamim Kholili, mengatakan fokus utama Musker III adalah menyusun draft usulan dan rekomendasi organisasi. Rumusan yang dihasilkan tidak berhenti pada forum tersebut, melainkan akan dibawa untuk dibahas lebih mendalam dalam konferensi cabang mendatang.
“Seluruh hasil rumusan dan keputusan yang lahir dalam forum ini nantinya akan dibawa dan dibahas lebih mendalam pada forum tertinggi dalam konferensi cabang mendatang,” ujar KH. Hamim.
Menurut dia, Musker III dan rapat pleno juga menjadi momentum untuk menyelaraskan program kerja PCNU dengan kebutuhan nyata warga Nahdliyin. Konsolidasi antarjajaran pengurus dinilai penting agar organisasi dapat menjalankan amanah, memperkuat sinergi antarlembaga, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Malang.
“Momentum ini juga menjadi penegasan komitmen bagi seluruh jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi, memperkuat sinergi antar lembaga, dan meningkatkan kontribusi nyata demi kemaslahatan umat serta kemajuan masyarakat di Kabupaten Malang,” kata Hamim.
Bupati dorong kolaborasi yang berdampak langsung
Dalam sambutannya, Bupati Malang M. Sanusi menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam pembangunan daerah. Ia berharap keberadaan NU dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kegiatan yang konkret, bukan hanya melalui pembahasan keagamaan.
“Saya berharap bersama pemerintah, ulama bisa berkolaborasi untuk kepentingan umat. Karena umat menunggu NU untuk berbuat, tidak hanya bahtsul masail, tetapi berbuat nyata di masyarakat,” tegas Sanusi.
Sanusi mengaitkan dorongan tersebut dengan prinsip khairunnas anfauhum linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling memberikan manfaat bagi sesamanya. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak cukup diukur dari kemajuan fisik. Menurutnya, pembangunan harus berjalan bersama penguatan moral, akhlak, keimanan, dan ketakwaan masyarakat.
Acara tersebut turut dihadiri pengurus PWNU Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Al Munawariyah, Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Malang, Kapolres Malang, perwakilan Dandim 0818, perwakilan Ketua Pengadilan Negeri, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Malang, jajaran Muspika Bululawang, serta pimpinan badan otonom NU seperti Muslimat, Fatayat, dan GP Ansor.
Rangkaian pembukaan ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati Malang dan Ketua PCNU Kabupaten Malang. Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat, menyatukan potensi wilayah, serta mendorong pemberdayaan warga agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.





