JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko berbicara tentang isu keterlibatan Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Aktivis 98 ini menyampaikan hal ini menjelang Capres nomor urut 2 itu akan menghadapi debat perdana capres-cawapres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12) malam besok. Tema debat perdana turut membahas persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
Budiman mengatakan, saat itu Prabowo sebagai prajurit TNI yang menjalankan tugas negara. Sementara, para aktivis menjalankan tugas sejarah untuk meruntuhkan rezim otoriter Presiden Soeharto.
“Dulu pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya untuk menjaga Indonesia,” ujar Budiman di media center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Senin (11/12).
Menurutnya, kala itu negara sedang dihadapkan antara tugas negara dengan tugas sejarah. Apalagi saat itu negara memiliki pemerintahan secara otoriter sehingga para aktivis 98 melakukan perlawanan.
“Tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan karena pada waktu itu negara otoriter, menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik sehingga terpaksa kami melakukan terobosan dan perlawanan,” katanya.
Budiman mengatakan, kini para aktivis bersatu sebagai anak bangsa. Alasannya karena ingin negara Indonesia menjadi lebih baik dan demokratis. Budiman yakin hal tersebut bisa diwujudkan oleh Prabowo-Gibran.
“Yang kami inginkan hari ini ketika kami bersama dengan Prabowo-Gibran adalah kita ingin kami yang pernah berhadap-hadapan sebagai sesama anak bangsa, kita ingin bersatu. Dulu tahun 1998, kami di sini merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia demokratis,” pungkasnya. (wol/inilah/man)
